Tangerang Selatan, Legitimasi "Kota Layak Anak" di Tangerang Selatan, tentu menjadi kebanggan tersendiri, namun tidak hanya itu, legitimasi itu juga layak dipertanyakan, untuk di kota Tangerang Selatan sendiri, baik sarana mau prasarana bagi anak sangat lengkap.

Tidak sedikit lembaga-lembaga otonom maupun lembaga pemerintahan yang konsen mengkaji, mendalami serta menangani masalah kekerasa maupun kasus yang terjadi pada anak.

Baik Satuan Tugas (Satgas) anak, Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuab dan Anak (P2TP2A), Penyidik Anak di lembaga kepolisian (Polres) Tangerang Selatan, itu merupakan salah satu, dari sekian banyaknya lembaga yang konsen mengatasi berbagai kasus kekerasan yang dialami oleh anak.

Namun tidak demikian, meskipun banyak lembaga-lembaga yang konsen menangani masalah anak, angka kekerasan pada anak di Tangerang Selatan tidak sedikit, bahkan terus terjadi setiap tahunnya.

Dalam dua tahun terakhir, angka kekerasan pada anak terus meningkat, berdasarkan laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terus terjadi, tahun 2016, secara keseluruhan ada 136 kasus kekerasan dan 92 kasus tersebut adalah kasus kekerasan pada anak. Sementara pada tahun 2017, per- Januari sampai Mei, ada 32 kasus kekerasan, dan 21 satu kasus terjadi pada kekerasan anak.

Angka kasus tersebut, dalam hal ini tentu beragam, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kuantitas dan kualitas angka kekerasan pada anak juga terus mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Fenomena ini jelas merupakan kemunduran bagi Tangerang Selatan yang dilegitimasi sebagai Kota Layak Anak.

Saya dalam hal ini ingin bertanya kepada Walikota Tangerang Selatan, ibu Hj. Airin Rachmi Diany yang cantik dan anggun itu, pertama, kenapa dari banyaknya kasus kekerasan pada anak tersebut, kota yang memiliki 7 kecamatan itu dilegitimasi sebagai kota layak anak ? kedua, apa yang menjadi tolak ukur kota Tangerang Selatan dilegitimasi sebagai kota layak anak ?

Jika argumentasi bapak Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Fadli Widyanto, Rabu (24/05) kemarin, menjelaskan bahwa kota layak anak di Tangerang Selatan itu karena komitmen Pemerintah Kota. Karena banyaknya sarana dan prasana anak, maka saya secara pribadi sebagai Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ciputat, jelas tidak sepakat. !

Saya keberatan dengan pernyataan bapak Kapolres Tangerang Selatan, yang mengatakan bahwa legitimasi kota layak anak tidak tepat, jika harus dilihat dari banyaknya kasus kekerasan anak, sebab kota layak anak adalah komitmen pemerintah, kecuali kami-kami ini (Stkholder Pemerintahan) acuh tak acuh pada kasus tersebut.

Bagi saya, legitimasi kota layak anak bukan dilihat dari berapa banyaknya lembaga-lembaga yang konsen membinangi masalah anak, itu sebabnya kenapa saya menyebut kota Tangerang Selatan Tidak Layak dilegitimasi sebagai kota layak anak. !

Bagi saya non sens alias omong kosong, jika berpuluh-puluh pun atau beratus-ratus lembaga yang konsen menangani masalah kekerasan pada anak, baik lembaga otonom maupun lembaga dibawah naungan pemerintahan, jika angka kekerasan pada anak terus meningkat per- tahunnya.

Diakui atau tidak, saat ini di Tangeranh Selatan, persoalan kekerasan pada anak, secara kualitas atau pun kuantitas meningkat, sebagai contoh, secara kualitas, kasus kekerasan pada anak sangat beragam.

Beberapa pekan lalu, Polres Tangerang Selatan, berhasil mengungkap 4 kasus kekerasan pada anak, yang dilakukan dengan cara sodomi, atau pun pencabulan, kemarin kasus serupa juga terjadi, ada mahasiswa dan mahasiswi membuang bayinya sendiri.

Ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah kota Tangerang Selatan. Saya menyaran begini, lebih baik Ibu Walikota Tangerang Selatan, Hj. Airin Rachmi Diany datang ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Datang Ke Komnas HAM bicara bahwa "Cabut Saja Legitimasi Kota Layak Anak di Tangerang Selatan,".

Sebab jika legitimasi ini tidak dicabut, maka stigma buruk masyakat dari luat Tangerang Selatan akan berpikir dan menanggap kota ini penuh dengan pencitraaan. Legitimasi ini boleh ditetapkan di Tangerang Selatan, jika tingkat atau pun angka kekerasan pada anak telah mengalami penurunan, saya yakin dan optimis, kasus kekerasan pada anak di Tangerang Selatan, akan meningkat, kenapa ?

Sebab dari laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 21 kasus kekerasan pada anak yang diterima itu adalah sebagian kecil dari kasus kekerasan yang terungkap.

Bagaimana permbuktiannya, tunggu saja hasil kinerja lembaga-lembaga yang konsen menangani masalah kekerasan pada anak, dalam beberapa bulan ini selama tahun 2017.

Besar harapan saya dengan banyaknya kasus kekerasan pada anak, pemerintah kota Tangerang Selatan bisa membuka mata, hati, dan pikirannya untuk bekerja dengan lebih baik dan maksimal lagi.

Namun meskipun begitu, hal yang utama yang harus dilalukan oleh Pemkot Tangerang Selatan, untuk bisa meretas kasus kekerasan tersebut, adalah komitmen dan semangat, karena tanpa dua hal tersebut tidak akan terwujud, sama halnya seperti Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014, Pasal 122 tentang pelarangan menjual atau mengkonsumsi Miras di Tangerang Selatan.

Kenapa ini penting untuk dilakukan, sebab masalah kekerasan anak, sudah menjadi masalah akut, ya meskipun sudah ada Undang-undang (UU) atau pun Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur secara tegas, tanpa adanya dua hal itu (Semangat dan Komitmen) sama saja Non Sense atau Omong Kosong.

Sebelum saya menutup curhatan saya ini, saya akan mengutip pernyataan salah satu tokoh pembaharu, "Emas Tak Sebanding Dengan Loyang, dan Sutera Tak Setara Dengan Benang," Buya Hamka.

Deni Iskandar
Sekertaris Umum HMI KOMFUF Cabang Ciputat, Periode 2016-2017.

Read More …

Categories:

Tangerang, Selatan - Meskipun di kota Tangerang Selatan sudah memiliki aturan main, tentang peredaran Miras di Tangerang Selatan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran dan usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Namun aturan tersebut seakan tidak mampuh menekan para pelaku usaha yang masih nekat menjual miras di kota yang bermotto Religius ini. Jika aturan main yang dibuat oleh Pemerintah ini, benar-benar dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Seharusnya yang namanya minuman beralkohol (Miras) tidak ada di kota Tangerang Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 122, Perda No 4 Tahun 2014.

Sabtu (13/05) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Tangerang Selatan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kota Tangerang Selatan, berhasil mengangkut 1.846 botol dan 6 Barel Miras dengan tipe berbagai jenis.

Ini jelas menjadi catatan yang harus direnungkan oleh pemerintah kota Tangsel. Sebab dengan banyak beredarnya miras di kota yang bermoto "Cerdas, Modern dan Religius" ini secara impilisit maupun eksplisit akan berdampak buruk pada citra kota Tangerang Selatan itu sendiri.

Dengan melihat persoalan tersebut, ada dua hal yang membuat saya bertanya, Pertama, kenapa peredaran miras di Tangsel begitu masif terjadi padahal pemerintah sudah membuat aturan berbentuk Perda dan itu sudah disahkan oleh pemerintah ?.

Kedua, sudah sejauh mana Perda yang dibuat itu dijakankan oleh Pemkot Tangsel, apakah sudah maksimal, disadari atau tidak dan diakui atau tidak, aturan main pemerintah yang berbentuk Perda ini belum maksimal dijalankan.

Sebab di Tangsel tidak sedikit persoalan maupun permasalah yang banyak menabrak aturan, salah satunya adalah tempat-tempat hiburan malam, yang notabenenya menjual minuman beralkohol (Miras).

Pemerintah kota Tangerang Selatan yang saat ini dinahkodai Hj. Airin Rachmi Diany, sejauh ini belum berani bersikap tegas kepada pelaku usaha yang menabrak aturan pemerintah.

Masalah miras bukanlah masalah enteng, sebab dengan banyak beredarnya miras di Tangerang Selatan, akan mempengaruhi masyarakat. Walikota Tangerang Selatan, Hj. Airin Rachmi Diany, seharusnya malu sebab, kota Tangerang Selatan sudah terlanjur dicap sebagai kota "Religius".

Secara umum kata " Religius" selalu disematkan pada perilaku yang berbau ketaatan, agamis dan juga kesalehan, dalam konteks ini, jika peredaran miras di Tangsel tidak bisa diatasi maka penyematan "Religius" dengan sendirinya akan punah dan tinggal hanya nama tanpa makna.

Selain persoalan Miras, persoalan Pekerja Seks Komersial (PSK), saya menyebut ini, sebagai "Kupu-Kupu Malam" juga menjadi persoalan, bahkan saat ini jika boleh saya memberikan penilaian, "Kupu-kupu malam" telah menjadi bayang-bayang di kota Tangerang Selatan.

Minggu (14/05) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Tangerang Selatan, bersama Dinas Sosial melakukan sweeping, menangkap "Kupu-kupu malam" ditempat-tempat hiburan, dalam aksinya Satpol PP berhasil memboyong tiga "Kupu-kupu malam".

Masalah "Kupu-kupu malam" juga harus menjadi catatan penting Pemerintah, sebab dengan maraknya "kupu-kupu malam" justru akan lebih membahayakan masyarakat di Tangsel, selain ini merupakan bagian dari penyakit masyarakat, "kupu-kupu malam" juga akan banyak merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang ada disekelilingnya.

Maka melihat hal itu Pemerintah bersama stakholder terkait, harus memiliki ribuan solusi untuk meretas persoalan tersebut. Baik Miras maupun PSK dua-duanya meruapakan penyakit bagi masyarakat, ini harus dibenahi.

Nyali Polres dan Satpol PP

Tak hanya Pemkot, salah satu upaya meretas peredaran Miras dan Kupu-kupu malam yang semakin marak yang terjadi di Tangerang Selatan, dibutuhkan pula sikap tegas dan komitmen Polres dan Satpol PP Tangerang Selatan.

Jangan sampai ketegasan Polres dan Satpol PP bisa diukur oleh pengusaha.
Di Tangerang Selatan sendiri, peredaran miras bukan hanya ada di tempat-tempat hiburan yang sifatnya ecek-ecek, di setiap hotel di Tangsel hampir memiliki tempat hiburan, dan sedikit banyaknya terdapat minuman beralkohol baik golongan A maupun golongan B.

Masalah tempat hiburan di Tangerang Selatan, sudah menjadi rahasia umum, dan sudah menjadi konsumsi publik bahwa, pemilik usaha miras kebanyakan melakukan "Setoran" kepada oknum Polisi maupun kepada Oknum Satpol PP, agar tidak dikotak katik.

Mungkinkah salah satu razia yang dilakukan oleh Satpol PP kota Tangerang Selatan, disebabkan karena faktor kurang atau tidak "Setoran", jika memang Pemkot Tangsel, Polres maupun Satpol PP komitmen pada masalah peretasan miras di Tangerang Selatan.

Maka dua elemen ini harus berani menindak secara tegas tempat-tempat yang menjadi peredaran miras yang ada di Tangerang Selatan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sebab bagaimana pun, Perda No 4 Tahun 2014 harus benar-benar ditegakan.

Hukum harus menjadi Panglima tertinggi, meminjam istilah Thomas Hobbes, maka Perda yang harus bersikap " Leviattan".

Pasal 122 yang berbunyi Pemkot Tangsel tidak menerbitkan Izin Usaha Industri, Izin Impor, Izin Edar dan SIUP, bagi pelaku usaha minuman beralkohol, serta melarang setiap orang atau pun Badan memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol.

Namun peredaran minuman keras di Tangerang Selatan, semakin hari semakin menjadi. Sabtu (13/05) kemarin, Satpol PP kota Tangsel bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merazia tempat-tempat hiburan malam yang ikut serta menjual minuman ber-alkohol. Sebanyak 1.846 botol dan 6 barel Miras diangkut Satpol PP.

"Cerdas, Modern dan Religius" itulah motto kota Tangerang Selatan, kota ini layak kita sebut sebagai kota kecil tapi memiliki jutaan cerita, dan juga jutaan permasalahan.

Dibawah komando Hj. Airin Rachmi Diany, kota Tangerang Selatan diakui atau tidak memang masih luput dalam persoalan dan permasalahan yang sangat kompleks.

Selain persoalan yang terjadi di Balaikota, masalah kriminal, serta masalah kesenjangan dalam hal pembangunan, masalah minuman keras (Miras) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) juga menjadi persoalan yang sangat penting untuk diatasi oleh Pemerintah kota Tangerang Selatan.

Tak kalah dengan Jakarta, di kota Tangerang Selatan sendiri yang namanya tempat hiburan malam begitu masif dan bahkan bisa disebut berderet hampir ada disetiap kecamatan, ada yang tersembunyi dan ada juga yang terbuka.

Bayang-bayang Miras

Selama dua malam berturut-turut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Tangerang Selatan, menggelar razia ditempat-tempat hiburan malam.

Sabtu (13/05) tengah malam, sebanyak 1.846 botol dan 6 barel minuman keras dengan berbagai jenis diangkut kedalam mobil, ribuan botol Miras tersebut diangkut Satpol PP dari tempat hiburan malam.

Razia miras ini kata Satpol PP digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, "Bersih-Bersih nih menyambut Ramadhan" demikian ucapan salah satu anggota Satpol PP kepada wartawan sambil tertawa.

Mendengar ucapan yang keluar dari mulut salah satu anggota Satpol PP, dalam hati saya bertanya-tanya, "Terus sebelum bulan Ramadhan, gak dirazia ?" tanya saya hati. 

Dengan wajah bringas dan siap tempur, puluhan anggota Satpol PP, masuk kedalam mobil, sebanyak empat mobil menyambangi tempat-tempat hiburan malam, ada 6 tempat yang di razia Satpol PP,  diantaranya di, Jl. Puspitek (Viktor), Tegal Rotan, Ciputat, terakhir di Belakang Teras Kota, Bumi Serpong Indah (BSD).

Enam tempat terdiri dari dua warung, dan empat tempat hiburan (Caffe/Karoke). Saya menilai apa yang dilakukan oleh Satpol PP masih tebang pilih, kenapa demikian ? Pertama, di Tangerang Selatan yang namanya tempat hiburan malam tidak sedikit, bahkan disekitaran BSD saja, lebih dari tiga.

Lantas kenapa Satpol PP hanya merazia tempat-tempat hiburan malam yang masuk kategori kelas bawah saja, kenapa razia miras tidak dilakukan di tempat-tempat hiburan malam yang notabenenya berkelas elite.

Bukankah kota Tangerang Selatan ini punya aturan main sebagai mana tertuang dalam Perda no 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran dan usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Bukankah dalam Perda No 4 Tahun 2014  di pasal 122 ini disebutkan bahwa, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tidak menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Impor, Izin Edar dan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol, serta melarang setiap orang atau pun Badan memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol.

Dalam aturan main Pemkot Tangerang Selatan sudah saklek, lalu disaat kota Tangerang Selatan masih dipenuhi dan masih dibayangi oleh peredaran miras, bisa dipastikan bahwa Pemerintah, serta aparat penegak hukum yang meliputi Kapolres dan Satpol PP tidak berani menindak, atau bisa juga bermain mata, layaknya Anak Baru Gede (ABG).

Dengan mengacu kepada Perda No 4 Tahun 2014, seharusnya Tangerang Selatan bersih dari bayang-bayang miras, dengan digondolnya 1.846 botol dan 6 barel miras (13/05) itu jelas menandakan dua kemungkinan.

Pertama untuk Pemkot Tangsel adalah hadirnya Perda No 4 Tahun 2014 tidak memiliki taring bagi pengusaha yang nakal, dan penerapan Perda di Tangsel belum maksimal.

Kedua untuk aparat penegak hukum, diantaranya Kapolres dan Satpol PP, melakukan pembiaran, dan juga terindikasi melakukan main mata dengan bos-bos miras di Tangsel.

Kupu-Kupu Malam/PSK

Setelah usai menggondol minuman keras di Tangsel, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Tangsel juga, Minggu (14/05) merazia Perempuan-Perempuan "Nakal" yang berkeliaran di malam hari, saya menyebutnya perempuan ini sebagai "Kupu-Kupu Malam".

Ditempat yang sama juga Satpol PP merazia perempuan nakal tersebut. Dalam razia tersebut Satpol PP berhasil menangkap 5 orang perempuan yang dianggap sebagai "Kupu-Kupu Malam" awalnya, namun karena suasana malam semakin panas. Maka bentrokan pun terjadi, antara Satpol PP dengan "Preman" yang ada disekitaran razia.

Razia dilakukan di tiga tempat, diantaranya di Tegal Rota, Kelapa II, serta di terminal Pondok Cabe.

Deni Iskandar
Penulis Adalah Anggota di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.

Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar

Adalah "Begundal", sebuah istilah paling kasar, yang dipakai dalam menyebut para perampok keraton di zaman kerajaan. Istilah ini rupanya masih relevan, untuk menyebut pemerintah korup di negeri ini. baik pemerintah ditingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Meskipun istilah ini terkesan sangat kasar, namun tak kejam, sebagaimana kejamnya pemerintah korupsi yang merugikan negara. Lantas istilah apakah yang kira-kira pas, dan pantas, selain istilah "Begundal" ?, jelas tak ada lagi. !

Masih panas ditelinga kita semua, tentang dua kasus besar, yakni korupsi Bank Century, dan Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang sampai saat ini tidak pernah diusut tuntas, menggantung mulus, layaknya payu darah perempuan. Akankah pengusutan korupsi e-KTP juga berhenti di tengah jalan?jawabannya ada di KPK !, rakyat hanya berharap. ! Jika boleh saya memberikan penilaian, terhadap kinerja penguasa, pemerintah di negeri ini, tak lebih hanyalah, sekumpulan perampok, sama halnya seperti para "Begundal".

Persoalan korupsi telah menjadi mata rantai yang tak pernah putus, kompleks dan tak pernah ada titik temu untuk memberantasnya, upaya pemberantasannya selalu berhenti di tengah jalan, layaknya seorang perempuan dan laki-laki yang sedang melakukan hubungan intim atau bersetubuh, semangat diawal, lemas di akhir, akhirnya berhenti, akankah pengusutan skandal korupsi e-KTP juga demikian?. Keberhasilan KPK dalam mengungkap skandal korupsi ini, harus menjadi kehawatiran kita bersama.

Ada dua tantangan yang sejatinya mesti kita baca secara seksama, pertama, tantangan untuk KPK sendiri sebagai lembaga Independen negara, kedua, masalah keberpihakan hukum, yang cenderung tumpul ke atas tajam ke bawah. Akankah hukum kita tetap telanjang, utuh dan berpihak kepada rakyat ?. Bukan tidak mungkin, pengusutan KPK, dalam kasus e-KTP ini, akan terhenti di tengah jalan, jelas ada kemungkinan yang sangat besar, kasus ini akan terhenti, bahkan lenyap. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan saya, kenapa pengusutan kasus korupsi e-KTP ini akan berhenti. 

Pertama, besarnya nominal yang dikorup oleh penguasa negara, yang melibatkan hampir semua partai politik (Parpol), baik parpol penguasa, maupun partai oposisi, Kedua, banyaknya elite politik yang terlibat, sehingga ini nantinya akan menjadi pertarungan elite. Ketiga, adanya upaya penguasa, melemahkan posisi KPK, sebagai lembaga pemberantas korupsi, dengan cara merevisi UU KPK di Parlemen, sebagaimana yang saat ini telah diwacanakan di parlemen. Keempat, bukan tidak mungkin pemerintah melakukan satu tindakan diluar dugaan sebagai upaya pengalihan isu, dengan menghadirkan isu yang baru.

Berdasarkan data yang di himpun oleh KPK, korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus e-KTP ini sebanyak 49 persen, 2.558.000.000.000,00 atau dua triliun lima puluh delapan miliar rupiah, setengah dari jumlah anggaran e-KTP sebanyak 5.900.000.000.000,00 atau lima triliun sembilan ratus miliyar rupiah, sebagaimana yang menjadi grand design awal yang disepakati oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) di Parlemen tahun 2010 silam. (Red- KPK. dalam, surat dakwaan, nomor: DAK-15/24/02/2017). Skandal korupsi tersebut, tidak sedikit melibatkan elite-elite politik di negeri ini, baik ditingkat legislatif maupun eksekutif.

Skandal korupsi mega proyek ini, berhasil diungkap, setelah KPK menetapkan dua begundal yang dinyatakan sebagai terdakwa, yaitu, Irman, Mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto, Mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemendagri. Berdasarkan dari hasil pengungkapan terdakwa, rupanya tidak sedikit, pemerintah yang saat ini sedang menjabat, terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Salah satunya yaitu, Menteri Hukum dan Ham di Kabinet Kerja, Yasona Laoly, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, yang saat ini berkoalisi dengan PDI-P di Pilkada DKI Jakarta, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur, yang juga kader PDI-P, dan juga yang lainnya, sebagaimana data yang di himpun oleh KPK. (Red- KPK. Surat nomor: DAK-15/24/02/2017).

*Sekertaris Umum di HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat, Periode 2016-2017.

Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar

Tiga tahun sudah, Presiden Jokowi memimpin negara ini, hiruk pikuk, gejolak, bahkan dinamika politik kebangsaan terus berjalan tanpa hentinya. Mulai dari dinamika politik luar negeri maupun dalam negeri. Masih basah diingatan, dibawah kepempinan Jokowi tidak sedikit persoalan yang terjadi, dari mulai persoalan ekonomi, sosial, budaya bahkan politik. Namun dinamika yang sering terjadi selalu dimulai dari konflik politik.

Sebelum saya menceritakan fenomena sosial politik yang terjadi belakangan ini, izinkan saya melakukan refleksi, tentang berbagai macam persoalan yang terus menyelimuti perjalanan kebangsaan kita. Tahun 2014, Jokowi resmi memenangkan kontestasi politik, Pilpres, melawan Prabowo Subianto. Karier Jokowi berjalan mulus, dari Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, terakhir karier politiknya saat ini  sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pertama, Tahun 2014-2015, persoalan politik kebangsaan kita sangat panas, bagaimana tidak, dua blok besar, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) saat itu bertarung di parlemen. Berjalan sengit, keras, bahkan deadlok, hasilnya undang-undang Pilkada. Dengan mekanisme Pilkada tak langsung. Negeri ini kembali riuh, saling hujat di sosial media, bahkan hemat saya, perjuangan reformasi 1998, hampir berbalik dan kembali ke Orde Baru (Orba).

Namun perseteruan itu langsung direspon oleh Presiden Jokowi, undang-undang Pilkada hasil musyawarah di parlemen pun, mentah. ! Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) adalah solusi yang diberikan Jokowi untuk mengembalikan semangat demokrasi.  Upaya tersebut ditetapkan langsung oleh Presiden Jokowi. - Bersambung.


Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar

Usia Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat ini, genap 70 Tahun, organisasi mahasiswa yang didirikan pada 5 Februari 1947 ini, telah malang melintang dan telah menjadi anak zaman di Indonesia. 

Dari masa ke masa, HMI selalu mengalami benturan dab jalan terjal, baik benturan dan jalan terjal secara fisik (orde lama) agresi militer kedua-Red, maupun secara ideologi (orde baru) masalah asas tunggal-Red. Namun meskipun begitu, benturan dan jalan terjal tersebut, tidak membuat HMI ciut untuk menghadapinya.  

Sepeti layaknya manusia, usia 70 Tahun bukanlah usia yang muda, pada usia tersebut, semangat serta kekuatan untuk mencapai sesuatu telah hilang, yang tersisa hanyalah puing-puing kerapuhan. 

Tapi sayangnya HMI bukan seperti manusia, HMI sejatinya digerakan oleh manusia, yang setiap zaman dan masanya, selalu berganti. Sebagai organisasi yang terus dinamis, usia 70 Tahun, bukanlah usia yang tua, semakin tua organisasi, semakin menumbuhkan karakter, serta taktik dan pola organisasi akan terbentuk dan akan terus berjalan dengan dinamis. 

Posisi dinamis atau tidaknya HMI sebagai organisasi, pada dasarnya terletak pada si penggerak HMI itu sendiri, dalam hal ini adalah kader-kader yang berada dalam lingkaran HMI itu sendiri. Sebagai organisasi mahasiswa yang berazaskan Islam, ada tiga nilai penting yang diperjuangkan dalam hal ini, yaitu, nilai keislaman, keindonesiaan dan kemodernan. 

Tiga nilai inilah yang membuat kenapa HMI sampai saat ini, masih bertahan dan masih tegak berdiri ditengah-tengah riuh dan gaduhnya bangsa kita saat ini. Di abad ke-21 ini, kemajuan teknologi dan informasi tidak bisa di hindari, kemajuan tersebut dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. 

Pertama, secara positif, kemajuan teknologi dan informasi mempermudah umat manusia dalam mencari dan membaca informasi, manusia dapat mengakes berbagai informasi, terutama informasi di sosial media (sosmed). Kedua, kemajuan teknologi dan infomasi juga, saat ini sering disalah gunakan, banyaknya kabar burung dalam istilah yang belakangan berkembang yaitu "Hoax", fenomena ini juga selain merugikan juga membuat bangsa ini gaduh dan riuh. 

Saling hujat, nyinyir, fitnah, mencaci, serta informasi yang simpang siur, yang itu sifatnya mengarah pada rasa sentimen, baik sentimen ras, suku maupun agama. Inilah fenomena yang terjadi saat ini, ditengah berkembangnya arus teknologi dan informasi, disadari atau tidak terdapat anomali-anomali dalam dunia maya, maupun dunia nyata, tidak sedikit kegaduhan dan konflik yang ujungnya membuat kehidupan bangsa kita tidak stabil. 

Ditengah kalut, dan rancuhnya persoalan kebangsaan kita saat ini, dimana posisi HMI? Peran apa yang dilakukan oleh HMI saat ini dalam meretas persoalan kebangsaan yang semakin hari semakin gaduh dan kacau ini? Adakah solusi kongkret yang ditawarkan oleh HMI?. 

Aksi protes yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maupun oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam gerakan aksi bela Islam Jilid II/411 maupun Jilid III/212, rupanya berbuntut panjang.

Terlibatnya HMI secara institusi dalam gerakan tersebut, tidak membuahkan hasil yang maksimal, hal ini disebabkan karena, pertama, HMI secara institusi tidak memiliki peran penting, kedua HMI juga dianggap hanya sebagai propokator kericuhan, ketiga, tidak ada gagasan serta flatfrom yang dimunculkan oleh HMI. Posisi HMI hanyalah ikut berpartisipasi, tanpa berperan aktif di dalamnya. 

Sebagai organisasi Islam, yang berhaluan moderat, seharusnya HMI tidak perlu terlibat dalam gerakan yang dilakukan oleh FPI maupun HTI, karena bagaimana pun, secara ideologis, garis HMI dengan FPI dan HTI itu berbeda. HMI bukanlah organisasi Islam yang berhaluan kanan, maupun kiri, haluan HMI adalah moderat. 

Keterlambatan HMI dalam mengambil momentum dan mengkonsolidasikan kader-kader se-Indonesia, membuat posisi HMI tenggelam, tidak ada semangat dan nilai yang dibawa oleh HMI dalam gerakan tersebut. Saya menilai bahwa gerakan yang dibangun oleh Ekstrimis kanan (FPI dan HTI) itu tidak membawa semangat, dan nilai-nilai kebangsaan yang utuh untuk bangsa ini, terdapat muatan-muatan selanjutnya. 

Hal ini disebabkan karena, pertama, gerakan yang dibangun, tepat pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang sifatnya sangat politis, kedua, mau tidak mau, suka tidak suka, dalam gerakan tersebut, ada yang diuntungkan dan dirugikan, bahkan bukan tidak mungkin gerakan tersebut ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu, ketiga, adanya sentimen ras, dan juga agama, yang akhirnya merujuk pada persoalan Identitas dan etnis, keempat, tidak ada flatfom yang digaungkan selain rasa sentimen. 

Disaat kondisi bangsa ini mulai riuh dan gaduh seharusnya HMI tampil secara solutif menyurakan nilai-nilai kebangsaan, keindonesiaan dan kemodernan, bukan malah terlibat aktif memperkeruh masalah yang akut ini. 

Dalam momentum Milad HMI ke-70 ini, seharusnya HMI kembali mengkonsolidasikan kekuatan, serta menyiapkan solusi-solusi kebangsaan, dan meretas persoalan yang semakin hari semakin tidak sehat ini. Keberpihakan HMI harus bukan pada sentimen, akan tetapi pada kebenaran, dan keutuhan bangsa ini.

Persoalan bangsa ini, bukan hanya terletak pada persoalan Pilkada yang sifatnya politis saja. Akan tetapi masih banyak persoalan-persoalan kebangsaan yang lain, seperti, persoalan kemiskinan, supermasi Hukum yang belum jelas kepada siapa berpihaknya, masalah korupsi, pendidikan dan lain sebagainya, pada persoalan itulah HMI harus hadir dan tampil memberikan solusi, demi NKRI yang utuh. 

Karena disadari atau tidak, situasi dan kondisi bangsa ini sangatlah multikultural, jika paradigma berpikir bangsa ini tidak plural dan toleran, maka pondasi bangsa yang sudah dibangun oleh founding father kita dimasa lalu akan mengalami kehancuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan terwujud. 

Tulisan ini merupakan analisis penulis secara subjektif, dan tidak mewakili Institusi penulis di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Penulis Deni Iskandar, adalah Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini menjabat sebagai

*Sekertaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat, Periode 2016-2017.


Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar

"Tuhan Bersama Mahasiswa Tingkat Akhir" kata itulah yang saat ini masih terdengar oleh saya. Sebelum lebih jauh saya menuliskan untaian kegelisahan saya, saya merasa bingung, kenapa ? Karena bentuk atau pola tulisan yang saya tulis ini entah apa namanya, yang pasti bukan opini, artikel, makalah, cerpen apalagi skripsi, tapi ini adalah sebuah coretan yang bentunya mirip-mirip narasi, tapi bukan juga narasi, pada akhirnya saya kembalikan kepada pembaca mau menyebutnya apa.

Lima tahun sudah saya bersemayam di ciputat, sebuah kota kecil, panas, ramai, bising, macet, bahkan juga banyak nyamuk. Namun dibalik suasana yang tidak enak itu, banyak sekali pengalaman yang saya dapat, terutama pengalaman belajar hidup mandiri, pembentukan karakter, mental, dan juga pengalaman kesunyian, kesepian, kesendirian, dan kepenatan menjelang semester sepuluh.

Sulit rasanya jika saya harus menguraikan semua rasa gelisah, dilema, kesepian, kebingungan, dan kepenatan saya secara menyeluruh, terus terang, hadirnya coretan ini pun, karena persoalan ini tidak terucap oleh bibir ini. Ini bukan tentang anak SMA yang sedang jatuh Cinta, dan ini juga bukan tentang "Cinta", tapi jika boleh disebut ini sangat, sangat melampaui "Cinta".

Tapi apa hendak dikata, rasa kesepian, kesunyian, kebingungan, serta kepenatan ini harus saya jalani dan harus saya selesaikan. Jelas harus saya jalani dan saya tuntaskan, karena ini "mutlak"  persoalan "pertanggung jawaban" saya dengan orang tua, dan allah swt, yang nantinya akan menjadi hukum seumur hidup bagi saya.

Tahun 2012, saya resmi menjadi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya di Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama, sekarang diganti namanya jadi " Studi Agama-Agama" sampai saat ini saya masih menjadi mahasiswa.

Berkecimpungnya saya, dalam pusaran aktivisme di salah satu organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) rupanya membuat saya mabuk kepayang, hingga saya lupa daratan, sehingga membuat saya dilematis, namun saya menyadari bahwa setiap pilihan itu memiliki konsekuensi logis yang harus saya terima. Namun dalam hal ini perlu dicatat, bahwa berkecimpungnya saya di HMI jelas, memiliki banyak sekali manfaat, banyak teman, dan juga kenal banyak orang.

Hampir rata-rata, orang yang berkecimpung dalam dunia aktivisme, lulus kuliahnya lambat, bisa sampai 14 semeter atau lebih atau Droup Out (D.O). Namun itu tidak menjadi argumentasi ilmiah, karena itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Meskipun arus politik nasional semakin bergolak, harga sembako terus melambung, kabar "Hoax" dimana-mana, saling nyiyir di sosial media terus berkembang, dan suasana politik di Pilkada DKI Jakarta semakin mendidih, ruang kelas yang saya duduki terasa sepi, sunyi bahkan juga telah kehilangan ruhnya.

Satu persatu teman yang dahulu pernah satu kelas bareng, berjuang bareng, mengerjakan tugas bareng, ngopi bareng, bahkan satu kostan bareng, kini perlahan menghilang, karena dikejar oleh kesibukannya masing-masing. Ada yang sudah wisuda, kerja, nyusun skripsi, bahkan ada juga masih menyusun strategi.

Suasana kelas yang dahulu pernah kita duduki saat ini tak seperti dulu lagi, semuanya hilang, sepi, sunyi yang ada hanya kepenatan, dan kesendirian. Ternyata satu kelas dengan adik kelas (Junior) itu tidak asyik, merasa asing, riuhnya wacana dikelas dengan berbagai pendapat, juga tidak hadir, entah kenapa?.

Seandainya masa-masa indah itu bisa terulang kembali mungkin Indah, tapi itu tidak mungkin, karena waktu tidak pernah melangkah mundur. Masa-masa indah itu hanya ada dalam bayangan dan hanya akan menjadi kenangan saja. Tapi saya percaya, suatu saat, masa Indah itu akan berubah menjadi senyuman dibangku empuk, dan kamar yang ber-AC, dan juga akan menjadi nostalgia untuk kita ceritakan kembali kepada anak-anak kita dan juga  cucu-cucu kita.

Meskipun ada beberapa mata kuliah yang harus diperbaiki (ngulang) itu harus saya jalani, dan proposal skripsi juga harus saya ketik sampai selesai, sampai itu disidangkan di ruangan "Munasaqoh".

Dengan keteguhan hati, dan semangat yang dimiliki, saya yakin bahwa, saya mahasiswa UIN Jakarta dan akan wisuda di UIN Jakarta. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, kepada ketua jurusan, yang baik hati, dan selalu membimbing dan menasehati saya, dosen-dosen saya, yang selalu membimbing dan mengarahkan saya, senior-senior yang juga selalu memberikan arahan, sera motivasinya, saya ucapkan terima kasih.

Deni Iskandar.
Ciputat, Kamis 9 Maret 2017.
Mahasiswa Tingkat Akhir.


Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar

Adalah "Begundal", sebuah istilah paling kasar, yang dipakai dalam menyebut para perampok keraton di zaman kerajaan. Istilah ini rupanya masih relevan, untuk menyebut pemerintah korup di negeri ini. baik pemerintah ditingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Meskipun istilah ini terkesan sangat kasar, namun tak kejam, sebagaimana kejamnya pemerintah korupsi yang merugikan negara. Lantas istilah apakah yang kira-kira pas, dan pantas, selain istilah "Begundal" ?, jelas tak ada lagi. !

Masih panas ditelinga kita semua, tentang dua kasus besar, yakni korupsi Bank Century, dan Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang sampai saat ini tidak pernah diusut tuntas, menggantung mulus, layaknya payu darah perempuan. Akankah pengusutan korupsi e-KTP juga berhenti di tengah jalan?jawabannya ada di KPK !, rakyat hanya berharap. ! Jika boleh saya memberikan penilaian, terhadap kinerja penguasa, pemerintah di negeri ini, tak lebih hanyalah, sekumpulan perampok, sama halnya seperti para "Begundal".

Persoalan korupsi telah menjadi mata rantai yang tak pernah putus, kompleks dan tak pernah ada titik temu untuk memberantasnya, upaya pemberantasannya selalu berhenti di tengah jalan, layaknya seorang perempuan dan laki-laki yang sedang melakukan hubungan intim atau bersetubuh, semangat diawal, lemas di akhir, akhirnya berhenti, akankah pengusutan skandal korupsi e-KTP juga demikian?. Keberhasilan KPK dalam mengungkap skandal korupsi ini, harus menjadi kehawatiran kita bersama.

Ada dua tantangan yang sejatinya mesti kita baca secara seksama, pertama, tantangan untuk KPK sendiri sebagai lembaga Independen negara, kedua, masalah keberpihakan hukum, yang cenderung tumpul ke atas tajam ke bawah. Akankah hukum kita tetap telanjang, utuh dan berpihak kepada rakyat ?. Bukan tidak mungkin, pengusutan KPK, dalam kasus e-KTP ini, akan terhenti di tengah jalan, jelas ada kemungkinan yang sangat besar, kasus ini akan terhenti, bahkan lenyap. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan saya, kenapa pengusutan kasus korupsi e-KTP ini akan berhenti. 

Pertama, besarnya nominal yang dikorup oleh penguasa negara, yang melibatkan hampir semua partai politik (Parpol), baik parpol penguasa, maupun partai oposisi, Kedua, banyaknya elite politik yang terlibat, sehingga ini nantinya akan menjadi pertarungan elite. Ketiga, adanya upaya penguasa, melemahkan posisi KPK, sebagai lembaga pemberantas korupsi, dengan cara merevisi UU KPK di Parlemen, sebagaimana yang saat ini telah diwacanakan di parlemen. Keempat, bukan tidak mungkin pemerintah melakukan satu tindakan diluar dugaan sebagai upaya pengalihan isu, dengan menghadirkan isu yang baru.

Berdasarkan data yang di himpun oleh KPK, korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus e-KTP ini sebanyak 49 persen, 2.558.000.000.000,00 atau dua triliun lima puluh delapan miliar rupiah, setengah dari jumlah anggaran e-KTP sebanyak 5.900.000.000.000,00 atau lima triliun sembilan ratus miliyar rupiah, sebagaimana yang menjadi grand design awal yang disepakati oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) di Parlemen tahun 2010 silam. (Red- KPK. dalam, surat dakwaan, nomor: DAK-15/24/02/2017). Skandal korupsi tersebut, tidak sedikit melibatkan elite-elite politik di negeri ini, baik ditingkat legislatif maupun eksekutif.

Skandal korupsi mega proyek ini, berhasil diungkap, setelah KPK menetapkan dua begundal yang dinyatakan sebagai terdakwa, yaitu, Irman, Mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto, Mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemendagri. Berdasarkan dari hasil pengungkapan terdakwa, rupanya tidak sedikit, pemerintah yang saat ini sedang menjabat, terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Salah satunya yaitu, Menteri Hukum dan Ham di Kabinet Kerja, Yasona Laoly, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, yang saat ini berkoalisi dengan PDI-P di Pilkada DKI Jakarta, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur, yang juga kader PDI-P, dan juga yang lainnya, sebagaimana data yang di himpun oleh KPK. (Red- KPK. Surat nomor: DAK-15/24/02/2017).

*Sekertaris Umum di HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat, Periode 2016-2017.


Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar

Perseteruan Freeport dengan Pemerintah Indonesia, bukanlah kali pertama terjadi. Jauh sebelum Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2017 ditetapkan, Pemerintah Indonesia pernah melakukan perselingkuhan, dan  perselingkuhan tersebut masih akrab ditelinga kita, dengan sebutan "Papa Minta Saham". 

Setelah sekian lama persoalan ini hilang entah kemana, kali ini, muncul kembali, persoalan yang hampir sama, yaitu masalah kontrak kerja Freeport di Indonesia.

Melihat persoalan tersebut, terdapat dua pertanyaan dari saya, yaitu, Pertama, mungkinkah persoalan ini merupakan keberlanjutan dari kasus sebelumnya "Papa Minta Saham" ? 

Kedua Apakah persoalan ini merupakan bagian dari skenario pemerintah untuk meredam persoalan yang selama ini terjadi ? dua pertanyaan ini penting untuk dijawab, sebab, sebelum persoalan ini (Freeport) menjadi momok pembicaraan, tidak sedikit persoalan yang terjadi di negeri ini, negara kita sempat gaduh.

Keberatan Freeport terhadap tawaran pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam PP No 1 Tahun 2017 tentang perubahan status, dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), jelas sekali harus disikapi secara tegas dan serius oleh pemerintah. 

Tanpa alasan apapun, pemerintah harus memiliki sikap dan keberpihakan yang jelas. Persoalan Freeport di Indonesia, bukan hanya persoalan bisnis, akan tetapi juga persoalan kedaulatan. Oleh karena itu, pemerintah harus punya sikap dan ketegasan, demi terwujudnya kedaulatan bangsa kita yang telah mengalami krisis multi dimensional.

Semangat, komitmen, serta konsistensi pemerintah dalam menjaga kedaulatan harus tetap tertanam dalam jiwa, apa yang dilakukan oleh Freeport jelas sangat melanggar, bahkan juga melecehkan kedaulatan bangsa ini. Jangan sampai, ancaman Freeport yang ingin membawa kasus ini ke pengadilan Internasional ini, membuat pemerintah loyo, apalagi takut.

Selain itu saya juga berharap bahwa salam persoalan ini, pemerintah, kasarnya, jangan sampai menjadikan persoalan ini sebagai skenario penguasa, untuk mengalihkan fokus masyarakat, apalagi menjadikan kasus ini sebagai persoalan politik, meskipun secara kasat mata, persoalan ini bagian dari isu politik, atau dalam istilah ini saya menyebut,  "Political Conspirasy" atau politik persekongkolan dengan tujuan untuk mengendalikan pemikiran orang banyak.

Dimasa kepemimpinan Jokowi, tidak sedikit persoalan sosial politik yang terjadi di Indonesia, semua persoalan yang terjadi sangat, sangat bising bahkan mengenaskan. Jika boleh dianalogikan, maka kondisi Indonesia saat ini, sudah seperti "Pecahan Beling" yang berserakan dilantai.

"Pecahan Beling" tersebut, berupa, simpang siurnya Informasi disosial media "Hoax", kisruh pilkada, penistaan agama, aksi massa menuntut keadilan atas nama agama, saling mengkafirkan dan saat ini, kisruh Freeport kembali terjadi dan melupakan segala persoalan yang ada, seolah-olah problem kebangsaan kita hanya sebatas pada persoalan Freeport saja.

Diera kebebasan dan keterbukaan informasi ini, bangsa Indonesia tergolong sebagai bangsa yang mudah lupa, kenapa demikian? hal ini disebabkan karena, Pertama, kontruksi berpikir bangsa ini, dalam melihat dan membaca Informasi, sedikit banyaknya ditentukan oleh salah satu medium, yaitu media. 

Kedua, terdapat ketergantungan Informasi, artinya begini, semakin gencar kasus Freeport ditampilkan di publik, maka bukan tidak mungkin, ingatan bangsa ini justru teralihkan, atau mengutif istilah kekinian "Gagal Fokus", Nah, persoalan inilah yang harus kita lihat dan amati, dalam melihat kisruh Freeport dengan Pemerintah.

Kembali ke Freeport, dalam hal ini, apapun yang dikemukakan oleh Freeport kepada pemerintah, jelas sekali, itu semua tanpa nalar dan akal sehat, pemerintah harus memiliki keberanian dan keberpihakan kepada kedaulatan, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. 

Jika Freeport tidak ingin atau merasa keberatan merubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan disventasi 51% kepada negara ini, maka sudah saatnya perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang berdiri tahun 1967, dimasa kepemimpinan Soeharto ini hengkang dari Indonesia.

Karena bagaimana pun beroperasinya PT Freeport di Indonesia, telah mengeksploitasi serta merusak alam Indonesia. Sudah saatnya, pemerintah menerapkan undang-undang dasar 1945 pasal 33. 

Jika upaya pemerintah ini berhasil dan Freeport sudi mengikuti aturan main pemerintah, maka bukan tidak mungkin, pendapatan anggaran daerah (PAD) Papua meningkat, APBN Indonesia pun akan meningkat. tingkat kemiskinan pun perlahan akan berkurang terutama di daerah Papua.
Read More …

Categories:

Oleh : Deni Iskandar

DINAMIKA politik dalam perhelatan Pemilihan Gubernur Banten kali ini, tak kalah menarik dari Pilkada DKI Jakarta, yang selalu ramai diperbincangkan di ruang publik. Selain head to head pertahana dan penantang, dalam kontestasi Pilgub ini juga, dua pasangan calon, pasangan Rano-Embay dan Wahidin-Andika,  berebut mencari simpati dan suara masyarakat.

Ada yang menarik jika melihat kondisi politik menjelang Pilgub Banten ini tahun 2017 mendatang dibandingkan Pilgub tahun 2011 lalu. Pertama, adanya dinamika silang, yaitu, perlawanan yang dinamis, dan sikap oportunisme. kedua, masalah sosok dua pasangan calon, yang muncul dimata masyarakat, dan ketiga masalah koalisi parpol.

Dalam kontestasi politik di Banten, nama Wahidin Halim, merupakan sosok yang santer dikenal sebagai lawan politik Ratu Atut. Sebab pada Pilgub tahun 2011 lalu, Ratu Atut merupakan rival Wahidin.  Namun justifikasi tersebut berubah, setelah Wahidin dalam Pilgub saat ini, menggandeng putra kandung Ratu Atut, Andika Hazrumy.

Sebaliknya, nama Rano Karno yang pernah dipinang oleh Ratu Atut, yang pernah mesra, justru saat ini berpaling dan melawan habis-habisan Ratu Atut, meskipun bukan sosok Atutnya yang dilawan, namun Anak Kandungnya, Andika Hazrumy. Banyak faktor, kenapa dinamika silang ini terjadi dalam politik praktis.

Pertama, dinamika politik kita saat ini, sudah tidak lagi menjadikan “nilai ideologis” sebagai pijakan untuk berkuasa, kedua, praktek politik bangsa kita saat ini, hanya terletak pada “kekuasaan”, artinya, politik hanya dipahami sebagai upaya mencari kekuasaan, atau lebih lekatnya, “Bagaimana Cara Merebut dan mempertahankan Kekuasaan” semata.

Dalam istilah Nicollo Machiavelli, salah satu tokoh pemikir politik asal Italia, fenomena politik seperti ini, disebut sebagai, politik “menghalalkan segala cara” untuk tujuan mendapatkan kekuasaan. Posisi politik dalam hal ini di tempatkan pada upaya, bagaimana mendapatkan kekuasaan (Power), saja, tanpa memposisikan nilai dan kehendak politik (Virtu dan Fortuna). Seharusnya politik tidak ditempatkan pada persoalan bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan semata.

Dua pasangan calon, dalam Pilgub Banten ini, yaitu, Rano-Embay dan Wahidin Andika, merupakan sosok yang tidak asing dimata masyarakat. Secara umum, dua pasangan calon ini cukup populer bahkan dikenal oleh masyarakat, Banten.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indo Barometer, tingkat pengenalan masyarakat, kepada dua pasangan calon, berbeda tipis, pengenalan terhadap, Rano Karno mencapai 61,3 persen, pengenalan masyarakat mencapai angka diatas sebagai Gubernur Banten.

Sementara Wahidin Halim dalam survei tersebut, mencapai, 50,2 persen, mayarakat Banten dalam hal ini, dikenal sebagai mantan Walikota Tangerang, sementara nama Andhika Hazrumy, mencapai 45 persen, adapun pengenalan masyarakat terhadap Andika yaitu, Andika dikenal sebagai anak kandung Ratu Atut Chosyiah.

Survei yang dilakukan oleh Indo Barometer ini, tidak melibatkan nama Embay Mulya Syarif, yang saat ini dipinang oleh Rano Karno, sebagai wakilnya, hal ini disebabkan karena, rilis survei ini, hadir disaat Rano Karno belum memiliki wakil. Sementara pada tingkat popularitas, nama Rano Karno unggul, sebanyak, 99,9 persen,  sementara Wahidin Halim 57,0 persen, dan Andhika Hazrumy dikenal sebanyak 47,8 persen. (Hasil Survei Indo Barometer, yang dirilis oleh beberapa media).

Secara popularitas, nama Rano Karno, lebih populer dibandingkan dengan nama Wahidin dan Andika, hal ini disebabkan karena Rano Karno, memiliki latar belakang artis, dan seniman, tentunya ini menjadi modal plus, untuk Rano, selain modal pertahana.

Selain popularitas, koalisi partai politik dalam Pilgub Banten ini juga, menarik untuk dicermati. Terdapat pola yang berbeda, selain terkesan adanya upaya pemborongan partai, oleh salah satu pasangan calon, koalisi parpol pun, dinilai timpang dan tidak seimbang.

Berdasarkan data yang berkembang, pasangan pertahana, Rano-Embay, hanya diusung oleh 3 Parpol dengan total kursi di DPRD sebanyak 28 kursi. Berikut koalisi partai pengusung calon pertahana, PDI-P, (15 kursi), PPP (8 kursi), dan Partai Nasdem (5 kursi) total kursi sebanyak (28 kursi). Adapun perolehan suara pada pemilu tahun 2014 kemarin, PDI-P sebanyak, (842.690 suara), PPP (394.543) dan Partai Nasdem sebanyak (326.256). Total perolehan suara 3 parpol ini mencapai 1.563.489 suara

Berbeda dengan Pertahana, pasangan Wahidin-Andika, diusung oleh 7 Parpol, dengan total kursi di DPRD sebanyak 57 Kursi. Berikut koalisi partai pengusung pasangan Wahidin-Andika, Partai Demokrat, (8 kursi), Partai Golkar, (15 kursi), Gerindra, (10 kursi), PKB, (7 kursi), Hanura, (6 kursi), PKS, (8 kursi), dan PAN,  sebanyak (3 kursi) total kursi sebanyak (57 kursi). Adapun perolehan suara pada pemilu tahun 2014 lalu, Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak, (474.996 suara), Golkar (808.902), Gerindra (576.193), PKS (379.328), PKB (390.887) Hanura (349.726) dan  PAN (284.376). Total perolehan suara ketujuh parpol tersebut sebanyak 3.264.408 suara. (Data Pemilu tahun 2014).

Koalisi parpol dari dua paslon sudah jelas, pasangan Wahidin-Andika lebih unggul dari pasangan pertahana Rano-Embay, secara koalisi parpol. Namun perlu digaris bawahi, sedikit atau pun banyaknya koalisi parpol di Pilgub Banten ini, tidak menjadi ukuran kemenangan. Hal ini disebabkan karena, citra partai politik dimasyarakat, saat ini, sudah mulai tidak di percaya masyarakat.

Selain itu, kondisi politik dalam Pilgub Banten, sangatlah dinamis, indikator kemenangan bagi paslon bukan diukur dari sedikit banyaknya koalisi parpol, malah yang menjadi ukuran kemenangan saat ini yaitu suara masyarakat dalam memilih, bukan suara parpol. Dalam hal ini, yang menjadi salah satu indikator kemenangan yakni soal figur, dan juga masalah kinerja.

Dalam momentum pesta demokrasi kali ini, masyarakat Banten berharap, dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas, komitmen membangun Banten, dan juga mampuh menjadikan Provinsi Banten sesuai dengan visi-misi awal didirikannya, Banten harus kembali pada cita-cita awal didirikannya.

Jangan sampai praktek demokrasi di Banten, kembali dibajak oleh orang yang tidak memiliki visi, untuk membangun Banten, banyak hal yang harus dibenahi di Banten, selain persoalan pendidikan, sosial, serta politik, Infrastruktur, dan pemerataan ekonomi, persoalan reformasi birokrasi dan persoalan kesejahteraan juga harus menjadi fokus utama pemerintah kedepannya.

Masyarakat Banten harus cerdas dalam memilih, karena bagaimana pun, yang menentukan nasib Banten, bukanlah Parpol, akan tetapi masyarakat Banten sendiri, ini artinya, posisi masyarakat dalam menentukan pilihan, sangatlah penting, jangan sampai masyarakat Banten baik dibagian selatan maupun dibagian utara, memilih pemimpin di Pilgub ini, seperti membeli kucing dalam karung.

Deni Iskandar, adalah Sekertaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat, Periode 2016-2017.

Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar

Hadirnya tulisan ini, entah disebut sebagai apa, Opini, Esai, Cerpen, Surat Pembaca, atau curhatan? Biarkan pembaca yang menilai, masuk dalam kategori apa tulisan ini.

Demi menjalankan tugas akademik yang sifatnya formal ini, saya dengan sangat terpaksa kembali mengurai persoalan yang akut, yakni tentang kondisi masyarakat, kondisi sosial, kondisi perekonimian, kondisi budaya, dan kondisi sumber daya manusia yang ada di Kampung Jengkol Desa Cikuya, kecamatan Solear, kabupaten Tangerang Banten.

Sebelum lebih jauh saya menceritakan apa yang terjadi selama saya mengikuti Program Kampus, (Kuliah Kerja Nyata), mari kita berikan definisi dahulu, apa itu Kuliah Kerja Nyata ?.

Secara umum, praktek KKN, Selain sudah menjadi sebuah kebijakan disetiap kampus, prosesi KKN, juga merupakan salah satu bentuk nyata mahasiswa dalam mengaktualisasikan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, (Pendidikan, Penelitian dan Pengandian).

Menjadi mahasiswa, sejatinya tidak hanya duduk manis, mendengarkan apa yang di omongkan oleh dosen di dalam kelas, diskusi/ turun ke Jalan, tetapi juga kita dituntut untuk memberikan solusi kongkret dalam meretas kejumudan yang ada di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan saya dilapangan, tidak sedikit motif mahasiswa yang mengikuti KKN, itu hanya semata untuk mendapatkan Nilai Akademik, dan juga persyaratan membuat skripsi.

Apakah demikian tujuan kampus dalam menjalankan KKN ? Saya kira melampaui itu semua, saya cukup bilang Fuck You, Shit, kepada semua mahasiswa yang mengikuti KKN dengan tujuan hanya mengejar nilai formal (Akademik).

Apakah dalam waktu yang sangat pendek (satu bulan lamanya), kita mampuh membaca kondisi sosial yang ada di masyarakat tempat kita KKN ?. Pertanyaan ini tidak perlu diperdebatkan, biarkan waktu saja yang menjawab pertanyaan itu.

Jika  Saya ditanya bagaimana kondisi sosial masyarakat di kampung Cijengkol, Desa Cikuya ? Apakah tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya baik ? Tentu secara tegas saya akan bilang, bahwa tingkat IPMnya sangatlah rendah, dan tidak sesuai dengan kondisi tangerang, yang notabenenya sebagai wilayah Industri.

Selanjutnya, jika saya ditanya, sejauh manakah sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa, sudahkan mahasiswa menyatu dengan masyarakat sekita ?, lalu sudahkan kita memberikan solusi jangka panjang untuk meretas persoalan IPM di kampung Jengkol, Desa Cikuya, kecamatan Solear kabupaten Tangerang, Banten ?.

Lalu apakah segala bentuk program kerja yang kita rencanakan sudah sesuai dan memberikan manfaat panjang untuk masyarakat ?. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian membuat saya merenung, dan berpikir, tepatkah program kerja kita.

Tingkat IPM.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat, dengan ketua RT/RW, Ketua Karang Taruna, dan Pemuda setempat, rupanya, kondisi pendidikan di kampung Jengkol, sangatlah rendah, dari jumlah warga yang ada, masyarakat yang mengenyam pendidikan ditingkat SMA/Sederajat, masihlah minim.

Belum lagi kondisi kesehatan yang ada di masyarakat, jujur saja, selama saya KKN, ada dua orang yang meninggal dunia, disebabkan karena Oper Dosis, lalu ? Belum lagi tingkat perekonomian, dari jumlah masyarakat yang ada di RW 01.

Mayoritas masyarakat terbelah menjadi tiga bagian, pertama, masyarakat yang bertani, kedua masyarakat yang bekerja di Pabrik, ketiga, masyarakat yang menjadi wiraswata/Buruh/supir.
Secara umum, berdasarkan hasil ngobrol santai dengan masyarakat setempat, itulah kondisi masyarakat di desa Cikuya kampung Jengkol, yang menjadi lokasi saya KKN, selama sebulan.

Upaya untuk merubah paradigma ekonomi, dan pendidikan, dalam waktu yang sangat pendek itu tidaklah cukup. Hingga pada akhirnya, mau tidak mau, kami hanya menjalankan program jangka pendek, yakni memberikan motovasi pendidikan, kepada generasi muda, agar bangkit dari keterpurukan.

Jangan lupa, rusaknya bangsa ini bukan karena banyaknya orang yang tidak mengenyam pendidikan, akan tetapi, menurut pandangan saya, justru kerusakan ini disebabkan karena terlalu banyak orang yang terdidik, yang tidak mampuh menyatu dengan masyarakat, dan juga cenderung apatis (Sabodo amat) melihat kondisi tersebut.

Dalam hal ini, saya sangat sepakat dengan program rumah belajar, meskipun itu bersifat jangka pendek, namun setidaknya, disitu bisa menjadi tolak ukur, dalam melihat semangat belajar generasi muda.

Berkarya untuk masyarakat
Dalam proses KKN, tidak hanya program yang sifatnya transformasi nilai semata yang kami lakukan, akan tetapi juga karya nyata, yang memang sifatnya itu, jangka panjang, dan pemberdayaan, seperti pembuatan taman baca (TBM), wakaf alquran, dan juga sumbangan lainnya yang memang itu berbentuk fisik.

Kira kira, begini, salah satu motif kenapa kami membuat taman baca, alasannya sederhana, yaitu untuk meningkatkan, memfasilitasi, masyarakat agar semangat membaca masyarakat terutama generasi muda itu tumbuh.

Selain itu, kami juga ikut serta berpartisipasi aktif dalam menyambut 17 agustusan, yakni dengan membuat gapura dan juga plang jalan, dengan cara kerja swadaya dengan masyarakat.
Secara kultural, masyarakat di kampung jengkol, sangatlah terbuka, dan enak sekali jika diajak dialog.

Meskipun pada kenyataannya, masyarakat di kampung itu disegani oleh kampung lainnya, karena banyaknya Jawara, bahkan sesekali saya juga menggali informasi, dari setiap generasi, semangat kejawaraan ini tumbuh subur.

Bahkan, pemuda dikampung tersebut, sangatlah santer namanya, dan dijuluki oleh kampung lainnya sebagai kampung Jawara, "tukang bobok, tukang tarok, jeung tukang nyolokan liang orok" (wawancara dengan pemuda dan sesepuh kampung Jengkol).

Selama prosesi KKN, saya sangatlah dekat dengan masyarakat, tidak hanya dengan kalangan "Santri" tetapi dengan kalangan "abangan" juga cukup dekat.

Saya banyak belajar tentang apa itu hidup, apa itu pengabdian, dan apa itu mengabdi, mengejawantahkan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi atau saya menyebutnya sebagai transformasi nilai, Insan Akademis, Pencipta dan Pengabdi, itu di praktekan selama kita menjadi mahasiswa, ya hanya di KKN.

Membanguan Paduluran.

Banyaknya kenangan yang tersirat dan tersurat semasa KKN, membuat saya semangat untuk terus menyapa masyarakat setiap waktu. Saya berencana, ingin menjadikan desa Cikuya, sebagai desa binaan, artinya, meskipun KKN sudah selesai, namun saya akan terus membangun dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat di kampung itu.

Rencananya, saya dan Fajar Quban, akan membuatkan Akte Notaris untuk pengajian, yang ada di desa Cikuya tepatnya di Kampunga Koja, dan juga akan terus menjalin silaturahmi dengan pak Ust Muhammad, pemilik TPA Al Barokah yang ada di kampung Jengkol. Semoga saja niatan ini terlaksana, hanya dengan Iman, dan Ilmu, lah kita bisa beramal.

Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar,

Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia sejatinya memiliki banyak sekali keberagaman, baik keberagaman suku, etnis, ras, bahasa, budaya bahkan agama. Saat ini, dinamika kehidupan berbangsa, sudah mengarah pada dinamika anti kemajemukan. Munculnya semangat antar etnis, suku bahkan santer kembali, konflik antar umat beragama juga kembali terjadi.

Sepekan lalu, (30/07/2016) pembakaran rumah ibadah kembali terjadi di Tanjung Balai, Medan Sumatera Utara. Rupanya fenomena pembakaran rumah ibadah dimasa kepemimpinan Jokowi sudah mulai menjadi tradisi, tentu ini adalah persoalan yang harus dibenahi secara serius oleh pemerintah.

Sepanjang pemerintahan Jokowi, kasus pembakaran rumah ibadah sudah banyak terjadi, dari mulai kasus Tolikara di Papua, Sabang, Singkil Aceh, bahkan dalam waktu dekat ini, pembakaran rumah ibadah pun kembali terjadi. Semangat persatuan, dan dinamika kemajemukan perlahan telah terkikis oleh satu arus yakni, arus absennya negara dalam melihat fenomena kemanusiaan ini.

Konsep Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa, saat ini sudah tidak berbanding lurus, terdapat kesenjangan yang jauh antara konsep yang semestinya, dengan tindakan yang senyatanya. Konsep Pancasila yang dicetuskan oleh Founding Father sejatinya merupakan konsep yang paling ideal, jika diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa.

Mau bagaimana pun dan dalam kondisi apa pun, tindakan pembakaran rumah ibadah, yang mengarah pada tindakan intoleran dan disintegrasi bangsa, tidak dibenarkan oleh hukum mana pun, baik oleh Hukum Negara (UU), maupun Hukum Agama (Hukum Tuhan). Peristiwa yang terjadi di Indonesia belakang ini, menurut hemat penulis, disebabkan karena beberapa faktor.

Pertama, bangsa Indonesia saat ini sudah mulai menjauhi dan tidak megamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, dan tidak mengkaji agama secara hikmat. Kedua, minimnya pemahaman toleransi antar umat beragama di Indonesia. Ketiga, cara berpikir sempit, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan Intoleran. Keempat, kurang membuminya, transformasi nilai toleransi yang dikampanyekan oleh pemerintah pada masyarakat, terutama pada masyarakat ditingkat bawah, seperti kaum muda.

 

Empat faktor yang telah disebutkan diatas, merupakan persoalan penting dikaji oleh pemerintah. Apalagi “Revolusi Mental”, menjadi Platfrom pemerintahan Jokowi, dan menjadi konsep besar pemerintahan Jokowi untuk membangun kehidupan bangsa kearah yang lebih baik dan progresif. Apa yang menjadi Platfrom Pemerintah, seharusnya membumi dan bisa tertaman dalam cara berpikir masyarakat luas.

Sebagai bangsa yang majemuk, seharusnya, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dapat berjalan dengan baik, stabil dan damai. Apa yang tercetus dalam Pancasila seharusnya menjadi acuan dasar bagi kita semua, dalam mengaktualisasikan persatuan, bagaimana pun, persoalan disintegrasi, Intoleransi, sentimen ras, suku harus kita hindari. Karena bagaimana pun, kedepan kita harus menjadi bangsa yang kuat.

Salah satu upaya, mewujudkan bangsa yang kuat dan kokoh, yaitu, mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan Agama. Karena bagaimana pun, dalam setiap agama, baik agama formal versi Negara, maupun Aliran kepercayaan, memiliki  konsep persatuan, dan konsep saling menghargai satu sama lainnya.

Dalam hal ini, secara umum terdapat dua kategori, klasifikasi agama di Indonesia, pertama, Agama Formal (Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kedua, aliran kepercayaan, yang secara administratif dijadikan sebagai sub culture, bagian dari budaya. Padahal kehadiran aliran kepercayaan di Indonesia hampir terletak disemua daerah dan sudah menjadi kearifan lokal, salah satunya, aliran kepercayaan sunda wiwitan di Banten.

Ketika upaya yang telah disebutkan diatas, sudah dijalankan oleh bangsa ini, saya bisa memastikan bahwa, bangsa ini akan bisa hidup berdampingan, damai, menghargai sesama, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai musuh yang harus diperangi. Apa yang telah tercetus dalam Pancasila selaras dengan yang tertera dalam nilai-nilai agama secara umum.

Karena bagaimana pun, butiran yang terdapat dalam pancasila sejatinya mengarah pada kemaslahatan bangsa, dan nilai-nilai yang tertera dalam agama sejatinya membawa kemaslahatan (Kesejahteraan) bagi umat. Ini artinya, apa yang terkandung dalam nilai-nilai pancasila secara umum juga terkandung dalam ajaran agama, dan dalam hal ini, pancasila dengan agama memiliki titik temu dan selaras.

Sebagai bangsa yang bertuhan, kita harus mewujudkan semangat yang tertera dalam nilai-nilai pancasila dan ajaran  agama, jangan sampai, sebaliknya, kehidupan berbangsa dan bernegara kita, mengarah pada tindakan tak bertuhan. (*)

Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar

Sebagai organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), lahir bukan dalam keadaan kosong dari konteks, akan tetapi, terdapat konteks, kenapa HMI itu didirikan. Organisasi yang didirikan oleh Lafran Fane dan Koleganya, 5 Februari 1947 ini, memiliki perjalanan sejarah yang panjang di Indonesia. Bahkan boleh disebut, Membaca Perjalanan HMI, lekat sekali dengan membaca sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pasca Kemerdekaan.

Dalam setiap momentum kebangsaan, HMI selalu hadir dan ikut serta memprakarsai Jalannya roda kepemimpinan di negara ini. Sebagaimana kita ketahui, pada 1947-1949 HMI ikut andil dalam melawan penjajahan belanda (Agresi Militer II). Pada tahun 1964-66 HMI juga ikut serta melawan PKI, yang nantinya berujung pada peralihan kekuasaan, dari Orde Lama Ke Orde Baru. Pada tahun 1969-1970 HMI juga hadir menjadi motor penggerak, “Pembaharuan Pemikiran Islam” yang dipelopori oleh Nurcholis Madjid atau Caknur.

Pada tahun 1998, HMI juga berperan aktif dalam menyuarakan serta mengawal demokrasi, dengan Tumbangnya Orde Baru. Perjalanan reformasi tidak bisa dilepaskan dari peran aktif HMI sebagai organisasi yang tetap menjaga Independensi, serta selalu tetap Kritis. Peran penting yang dimainkan oleh Kader HMI dari masa kemasa, rupanya menjadi bukti kongkret bahwa HMI begitu dekat dengan rakyat. Sehingga tidak salah juga, jika HMI disebut sebagai organisasi perjuangan. Hal ini disebabkan karena Posisi HMI sebagai organisasi yang bersifat Independen. Sebagai oganisasi yang berasaskan Islam, peran HMI di Indonesia amatlah penting.

Komitmen HMI dalam mempertahankan nilai-nilai Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan, dalam hal ini menjadi persoalan yang paling penting, yang harus diejawantahkan oleh semua kader HMI Se-nusantara. Hal ini kiranya selaras dengan tujuan HMI, yang termaktub dalam AD/ART HMI Pasal 4. Yakni, Tujuan HMI itu sendiri. Ketiga nilai inilah yang kemudian, selalu ditransformasikan oleh kader HMI di Indonesia, baik sejak mengikuti, Traning maupun ketika sudah menjadi Alumni. (Baca: Konstitusi HMI).

Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ini, seharusnya HMI bisa melakukan konsolidasi awal, serta memberikan solusi yang nyata bagi rakyat. Namun dewasa ini, Eksistensi HMI di Indonesia, tidaklah berbanding lurus dengan yang senyatanya. Terjadi kesenjangan yang jauh antara yang semestinya dan senyatanya. Disadari atau tidak Marwah HMI sebagai organisasi perjuangan saat ini, tidaklah terlihat.

Hal ini disebabkan karena, Pertama, HMI terlalu sibuk dengan persoalan Internalnya. Kedua, HMI selalu absen dalam setiap momentum. Ketiga, HMI saat ini, hanya sibuk pada perebutan kekuasaan di Internal, hal ini kiranya terjadi ditingkat, Pengurus Besar (PB), Badan Koordinasi (Badko), Cabang Sampai Komisariat. akibatnya, terjadi kejumudan dalam tubuh HMI.

Padahal, tujuan kita sebagai kader HMI bukanlah, merebutkan kekuasaan di Internal. Akan tetapi mewujudkan tujuan HMI, dengan cara mengejawantahkan, lima kualitas Insan cita, Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi, Bernafaskan Islam, dan Bertanggung Jawab. Poin inilah seharusnya yang kita perjuangkan dimana pun posisi kita (Kader) mengabdi. Disaat kondisi bangsa ini rapuh, HMI tidak mampuh bangkit, hal inilah yang menjadikan HMI sebagai organisasi Perjuangan, kehilangan marwahnya sebagai Organisasi perjuangan.

Disamping itu, Citra HMI, saat ini sudah mulai bergeser dimata masyarakat. Bagaimana tidak, selama ini, banyak pejabat yang dahulunya, besar di HMI yang saat ini berkiprah di pemerintahan, tersandung kasus korupsi. Ini merupakan tantangan kita bersama sebagai kader HMI, untuk menjawab tantangan zaman. karena bagaimana pun, tantangan kader HMI dimasa lalu, berbeda dengan tantangan HMI saat ini dan dimasa depan. Namun meskipun begitu, semangat yang dibangun tetap saja lima kualitas Insan Cita.

Kondisi bangsa saat ini, telah memasuki era pasar bebas. Ini artinya, secara tegas, bangsa Indonesia, harus siap dan harus mampuh bersaing dengan bangsa lain. Bagaimana pun pertarungan yang terjadi saat ini, bukanlah pertarungan fisik yang terjadi pada 1947, akan tetapi, pertarung saat ini yakni, pertarungan asimetris.

Diera pasar bebas ini, seharusnya kader HMI bisa memberikan solusi nyata bagi bangsa Indonesia. Karena bagaimana pun tantangan yang dihadapi oleh kader HMI saat ini, selain mengawal Jalannya roda pemerintahan di Indonesia, juga mampuh nengurai persoalan-persoalan kebangsaan yang saat ini mengalami degradasi dan dekadensi.

HMI dimasa kini dan dimasa depan harus dekat dengan Rakyat, dan bisa memecahkan solusi umat dan bangsa. Sebagai penopang dasar moderisasi Kader HMI harus bisa berada digarda terdepan dalam mengawal persoalan kebangsaan di Negeri Ini. Dalam momentum hari Kebangkitan Nasional ini, HMI sudah seharusnya, bisa bangkit kembali, merajut masa kejayaannya. Yakin Usaha Sampai! (*)

*Penulis Adalah, Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat

Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar

Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ciputat.

Perilaku korupsi, yang terjadi dalam tubuh pemerintah di negeri ini, rupanya belum bisa diatasi dengan baik, dan belum bisa memberikan efek jera kepada pemerintah. Pekan lalu, kamis, 31/3/2016, KPK menangkap satu Anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap  sebesar 2 Miliar secara berkala.

Persoalan Reklamasi Pantai Teluk Jakarta,  rupanya tidak berbanding lurus dengan apa yang diharapkan, dan melahirkan imbas yang buruk, dalam perjalananya. selain tidak berorientasi pada kepentingan umum, Reklamasi juga, syarat akan kepentingan elit dan kelompok. Tidak heran ketika dalam pelaksanaannya, terjadi kongkalikong antara pejabat publik di parlemen dengan cukong.

Terjadinya kongkalikong antara pejabat publik dengan cukong, yang melibatkan pejabat publik M. Sanusi sebagai tersangaka ini disebabkan karena pertama, belum adanya penegakan hukum yang secara tegas dan saklek, memberikan penekanan pada koruptor agar tidak korupsi, misalnya, penegasan hukum  bagi koruptor, harus di Hukum Mati !. Kedua, hukum tidak menjadi panglima dan tidak bersifat "Leviattan" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. dan ketiga, keberpihakan pemerintah cenderung lebih berat kepada cukong-cukong, dibandingkan kepada masyarakat.

Ketiga poin ini, merupakan hal yang paling penting untuk dibenahi oleh negara. Meskipun dalam prakteknya "Hukum Mati" bagi koruptor, merupakan hal yang utopis, dilakukan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun bukan tidak mungkin, upaya ini bisa dilakukan oleh pemerintah. Selama pemerintah memiliki komitmen yang sama untuk meciptakan pemerintahan yang bersih.

Sebagai Negara Hukum, Indonesia harus memiliki Hukum yang jelas dan kuat. Penguatan Hukum ini penting dilakukan oleh pemerintah, agar slogan Negara Hukum di Indonesia bukanlah pepesan kosong. Karena bagaimana pun semakin kuat hukum di negeri ini, maka sistem pemerintahan pun akan baik.

Tertangkapnya pejabat publik pekan lalu, memberikan sinyal yang kuat, bahwa hukum di Indonesia Lemah. ! Melihat kenyataan ini, seharusnya masyarakat paham, bahwa pelaksanaan reklamasi, tidaklah murni untuk kepentingan masyarakat. dan Reklamasi jelas harus di Tolak !.

Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK, kepada DPRD DKI, pekan lalu, bukanlah hal yang pertama kali dilakukan. Jauh sebelum itu, KPK sudah banyak menyeret pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi. persoalan ini terjadi karena penegakan hukum di Negeri ini, belum tegak dan saklek.

Secara alamiah, persoalan korupsi, sudah menjadi sifat dasar manusia, jika kita membaca pandangan manusia menurut Thomas Hobbes, manusia memiliki potensi yang besar dalam mencapai segala hal, manusia mampuh bergerak menuju objek-objek tertentu yang dia inginkan  dan menjauhi objek-objek lain, yang tidak dia inginkan, dengan begitu, manusia bisa menjadi srigala bagi manusia lain. (Henry J. Schmandt: 2009).

Maka sudah menjadi hal yang wajar, ketika manusia memiliki sifat rakus, dan mementingkan diri sendiri, namun hal ini bisa hilang, tatkala manusia melakukan perjanjian sosial, dalam pandangan Hobbes, perjanjian ini disebut sebagai "Kontrak Sosial" yang dibuat oleh manusia secara kuat, mengikat dan Leviattan. Dalam konteks Indonesia, "Kontrak Sosial" ini termaktub dalam Undang-undang atau hukum.

Dengan adanya Hukum, maka seharusnya manusia tidak melakukam hal-hal yang bertentangan. Dalam konteks Indonesia seharusnya Hukum di Indonesia bersifat "Leviatan" mengikat, bagaikan monster yang bisa menerkam, siapa pun yang melanggarnya, baik yang melanggarnya, dari kelas bawah, menengah maupu  kelas atas. Seharusnya hukum di negeri ini, berjalan seperti itu. dan "leviatan" merupakan keharusan, agar keadilan dapat terwujud.

Begitu pun persoalan Reklamasi. Dalam perjalanannya reklamasi, banyak menabrak dan melewati aturan. Jika memang pemerintah komitmen dengan masyarakat, maka seharusnya reklamasi dihentikan. Sekalipun Reklamasi terus dilanjutkan, maka konsekuensi logis yang akan dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat disekitaran pesisir, yakni tersingkir.

Agenda reklamasi ini, hanya akan dapat dinikmati oleh masyarakat kelas atas (elite). dan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini, hanya satu, yakni menolaknya. Penolakan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara.

Pertama, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, agar tidak mengesahkan dan merevisi Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta dan Raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara.

Kedua, semua elemen masyarakat harus menjadi control sosial, bagi pemerintah, dan harus secara masif, melakukan perlawanan. agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membatalkan agenda Reklamasi Pantai Teluk Jakarta tersebut.

Pelaksanaan reklamasi pantai teluk jakarta, sebenarnya, bukanlah solusi yang palIng tepat dilakukan oleh pemerintah. Sebab reklamasi akan menyebabkan dampak.   Dalam meretas persoalan kemiskinan dan mengurai kepadatan penduduk di Ibukota,  seharusnya pemerintah provinsi memberikan solusi lain, tidak mesti reklamasi.

Read More …

Categories:

Oleh
Deni Iskandar

Meskipun terdapat penolakan dari masyarakat pesisir, namun reklamasi pantai Jakarta tetap saja dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dalam reklamasi tersebut pemerintah melibatkan beberapa pengembang dari pihak swasta.

Rencananya dalam agenda reklamasi tersebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta, akan membuat 17 pulau buatan, dengan luas wilayah 5.153 hektar. hal ini sengaja dilakukan sebagai salah satu upaya memperluas daratan wilayah di Ibukota.

Tidak hanya itu, dalam agenda reklamasi tersebut, penggelontoran anggaran yang dikeluarkannya pun sangat besar, mencapai, 500-600 Triliun rupiah. Sejauh ini, pelaksanaan reklamasi pantai teluk Jakarta seperti berada dalam ruang yang gelap.

Apakah Reklamasi Teluk Jakarta ini merupakan persoalan yang mendesak untuk dilakukan oleh Pemerintah ?".
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat luas.

Keberadaan laut, sangat melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki laut.
Maka keberadaan laut dengan masyarakat Indonesia memiliki kesinambungan, laut dalam hal ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang notabenenya berada di pesisir.

Nah dengan begitu keberadaan laut sangatlah penting dan harus tetap dijaga oleh bangsa dan negara
Reklamasi pantai teluk Jakarta juga, sejauh ini masih dalam perdebatan dan bersifat kontroversial, baik perdebatan dalam persoalan hukum, lingkungan maupun keberpihakan pemerintah DKI Jakarta sendiri, yang banyak melibatkan pengembang dari pihak swasta.

Reklamasi pantura di DKI Jakarta bukan suatu hal yang baru dilakukan oleh pemerintah, kegiatan ini konon diupayakan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang dimulai sejak 1980, dalam perjalanannya reklamasi tersebut selalu menuai persoalan, terutama persoalan lingkungan dan hukum.

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh media, terdapat empat daerah di Jakarta yang telah di reklamasi oleh pemerintah diantaranya, kawasan Ancol disisi utara, tahun 1981, hutan bakau kapuk, yang kini dikenal sebagai kawasan pemukiman mewah, Pantai Indah Kapuk, tahun 1995, kawasan Marunda, dan saat ini di reklamasi dilakukan di kawasan pantai teluk Jakarta. (Kompas. 11/11/2015).

Reklamasi pantai teluk Jakarta, yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta saat ini, rupanya telah menuai banyak perdebatan, terutama perdebatan masalah hukum, dan lingkungan.

Hal ini  merupakan suatu hal yang wajar, bagaimana pun setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti mengandung pro dan kontra, namun apakah dengan adanya reklamasi di Jakarta dapat menjadi solusi untuk Jakarta lebih baik ? tentu jawabannya relatif.

Dari perjalanan yang pro dan kontra ini, kemudian menimbulkan banyak sekali pertanyaan bagi penulis, diantara pertanyaan yang hadir yakni, kenapa pemerintah ini, kekeh melakukan kegiatan reklamasi ditengah banyaknya perdebatan ?,

apakah reklamasi pantai teluk Jakarta ini sangatlah mendesak untuk dilakukan?. Pertanyaan ini penting untuk dijawab, karena bagaimana pun kegiatan reklamasi ini, akan menimbulkan banyak sekali dampak yang buruk, selain danpak lingkungan, juga terdapat persoalan-persoalan lain yang harus dikaji ulang oleh pemerintah.

Alih-alih reklamasi sebagai upaya memanfaatkan sumber daya lahan, ini dilakukan karena potensi laut di teluk Jakarta, ini disebabkan karena kondisi perairan pantai tidak potensial dikembangkan, dan perairannya kotor, reklamasi merupakan solusi tepat bagi pemerintah DKI Jakarta, untuk mengembangkan dan nemanfaatkan lahan yang tidak potensial tersebut.

Logika pembangunan pemerintah, dengan masyarakat, dalam hal ini, selalu memiliki disparitas, terdapat matahari kembar dalam hal ini, reklamasi pantai teluk Jakarta menurut hemat penulis, bukanlah solusi, dan tidak juga mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, kenapa ?

Menurut hemat penulis, sikap pemerintah yang dengan tergesa-gesa melakukan reklamasi adalah sikap yang tidak tepat, bagaimana pun Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala bentuk kebijakan, yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi ini jangan menabrak aturan yang ada, dan harus sesuai dengan prosedur hukum.

Selain itu dalam pelaksanaan reklamasi juga pemerintah seharusnya berpihak kepada umat, jangan sampai, dibalik pelaksanaan reklamasi ini masyarakat justru tidak bisa menikmati dan menguntungkan sekelompok orang.

Penulis Adalah, Peserta Klinik Menulis Opini di Tempo Insitute.

Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar

Sebagai negara multikultural, bangsa Indonesia seharusnya dapat memelihara perbedaan sebagai suatu keniscayaan, disadari atau tidak bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara sangatlah heterogen, hal ini dapat kita lihat dari berbagai aspek, baik aspek kebahasaan, kebudayaan, etnis, suku, maupun Agama. 
Dalam negara multikultural, bangsa Indonesia seharusnya tidak alergi dengan perbedaan, dan bisa lebih terbuka, dan toleran dalam menyikapi suatu perbedaan, disamping itu bangsa Indonesia juga harus memiliki cara pandang yang terbuka, toleran, dan plural dalam menyikapi dan merespon perbedaan, tiga hal inilah yang seharusnya menjadi penopang dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tiga poin ini kiranya tidaklah bertentangan dengan "Bhineka Tunggal Ika" yang di jadikan sebagai falsafah negara.

Jika tiga poin yang telah di sebutkan di atas dapat di miliki oleh bangsa Indonesia,  maka niscaya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran negara kita sebagaimana  yang tertera dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, nilai-nilai kebangsaan kita memiliki titik temu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama, baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Khonghucu, maupun Islam artinya kedua nilai tersebut memiliki keselarasan dengan nilai-nilai kebangsaan kita yang tertera dalam Pancasila dan UUD yang telah di cetuskan oleh para founding kita dan di jadikan sebagai dasar hukum.

Selain itu Indonesia juga di sebut sebagai negara hukum dalam hal ini hukum yang di gunakan bukanlah hukum agama, melainkan hukum negara yakni Pancasila dan UUD yang telah di sepakati oleh Para founding kita di negeri ini. Disamping itu bangsa Indonesia juga merupakan bangsa uang bertuhan yang dalam hal ini menjung-jung tinggi nilai-nilai kamanusiaan dalam berbangsa dan bernegara.

Bangsa yang bertuhan, hal ini dapat di lihat dari semua penduduk yang memeluk agama dan aliran kepercayaan, meskipun begitu negara  Indonesia tidak di kategorisasikan sebagai negara "agama" melainkan negara "beragama" artinya negara kesatuan ini tidak menjadikan hukum agama sebagai hukum negara, akan tetapi pijakan hukum yang di gunakan di negeri multikultural ini adalah Pancasila dan UUD 1945.

Ini artinya kehidupan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan beragama memiliki porsi yang terpisah, persoalan agama tentunya harus di kembalikan pada pemuka agama, sebagaimana yang telah di atur oleh negara, sementara persoalan negara juga harus di kembalikan pada pemerintah. Pemisahan hukum ini bukanlah konsep " Sekuler " yang di gagas oleh negara-negara barat pada umumnya, akan tetapi ini merupakan konsekuensi dari hukum yang telah di sepakati di negeri ini.

Hukum negara bukan berlandaskan pada , Alkitab, Weda, Tripitka, Alquran dan Hadits maupum kitab kitab yang lainnya, akan tetapi yang di jadikan sebagai sumber hukum di negeri ini adalah Pancasila dan UUD 1945, dalam UUD kita negara dalam hal ini memberikan kebebasan dan menjamin warga negaranya memeluk ajaran agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di anutnya, sebagaimana yang telah di atur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara dalam hal ini memberikan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Dasar (UUD) kita telah mengatur persoalan yang telah di uraikan di atas, namum kehidupan berbangsa dan bernegara kita dewasa ini telah memiliki kemunduran yang sangat jauh, terdapat kesejangan yang jauh antara yang "Dasein" semestinya dan "Dasolen"  senyatanya, banyaknya persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi di Negeri ini, terutama persoalan kemanusiaan.

Kemunduran ini dapat dilihat dari banyaknya pertikaian kemanusiaan yang terjadi, mulai peristiwa pembakaran rumah ibadah di Tolikara Papua, Peledakan Bom di Jl. Thamrin Sarinah, Jakarta Pusat yang di lakukan oleh sekelompok orang yang teridentifikasi sebagai teroris, dan baru-baru ini kasus pembakaran pun kembali terjadi di mempawah kabupaten Kalimantan Barat (19/01/2016).

Pada Tanggal 19 Januari 2016 telah terjadi pembakaran rumah Penduduk sebanyak sembilan rumah penduduk di bakar karena di anggap sebagai anggota dan eks anggota  Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar, organisasi Masyarakat Gafatar ini di anggap sesat oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI), sebanyak 947 penduduk.

Sebagaimana yang terhimpun dalam beberapa media, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) merupakan salah satu organisasi masyarakat yang di deklarasikan pada sabtu 21 Januari 2012, di Gedung JIEXPO Kemayoran Jakarta, organisasi yang bergerak di bidang sosial dan budaya ini di cap sebagai organisasi yang sesat dan menyesatkan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI), terdapat tiga hal kenapa MUI menyesatkan organisasi masyarakat ini.

Pertama organisasi masyarakat ini dinilai menyebarkan ajaran Islam dan sejumlah agama lain dengan cara menyatukan berbagai agama menjadi satu kepercayaan, kedua Gafatar juga merupakan metamorfosis dari Komunitas Millah Abraham (Komar).

Sebelumnya, organisasi tersebut juga merupakan metamorfosis dari organisasi Al-Qiyadah al-Islamiyah. Organisasi tersebut telah dilarang Kejaksaan Agung sejak 2007, ketiga ajaran organisasi Gafatar ini mempercayai Ahmad Moshadeq sebagai Millah Abraham atau pemimpin umat pengganti Nabi Muhammad. (Tempo. 21/01/2016)

Tiga hal inilah kiranya yang membuat  MUI menyesatkan Organisasi Masyarakat ini, akibat dari penyesatan yang di lakukan oleh MUI ini banyak masyarakat yang tergabung dalam ormas Gefatar ini yang terlantar, berdasarkan pendataan pemerintah Kabupaten Mempawah, jumlah anggota Gafatar di kabupaten itu mencapai 749 orang.

Melihat serentetan peristiwa tersebut, apakah sikap MUI itu bijak ? Dan sejauh mama peran negara dalam menjalankan amanat UUD, dan dimana letak kesalahan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ?

Sebagai negara hukum seharusnya Pemerintah dapat menyelesaikan persoalan kemanusiaan ini dengan jeli dan cermat, tanpa merugikan salah satu pihak, dan seharusnya Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini harus lebih bijak dalam menetapkan persoalan hukum, MUI dalam hal ini harus bisa menjadi pemangku hukum yang baik dan bijak, bukan malah sebaliknya, jika kita merenungkan makna agama secara filosofis.

Justifikasi sesat dan menyesatkan yang di limpahkan kepada ormas Gafatar ini sejatinya harus di kaji ulang secara mendalam, MUI dalam hal ini tidak memiliki hak untuk mengklaim sesat dan menyesatkan kepada agama lain maupun ormas lain, bagaimana pun ukuran kebenaran di muka bumi ini sangatlah bersifat relatif.

Selama ormas Gefatar tidak melakukan kekerasan dan tidak merugikan masyarakat seharusnya Majlis Ulama Indonesia, janganlah terburu-buru mengambil satu kesimpulan, karena bagaimana pun kehadiran Gafatar di Indonesia tidaklah bertentangan dengan hukum negara, begitu pun negara dalam hal ini harus menjadi wadah sekaligus fasilitator bagi masyarakat yang saat ini terlantar karena hukum rimba yang di lakukan oleh masyarakat yang tidak sepakat dengan ormas Gafatar di Indonesia.

Negara harus tegas dalam mewujudkan amanat Undang-undang, karena bagaimana pun pijakan hukum di negeri ini bukanlah huku Agama, terutama Alquran dan Hadits melainkam Pancasila dan UUD 1945.

Jangan sampai kehadiran kaum mayoritas Umat Islam di Indonesia menindas kaum minoritas, karena bagaimana pun dan dalam ajaran agama manapun tidak ada ajaran agama  yang membenarkan umatnya bersikap sewenang-wenang, menindas, menyakiti, bahkan juga merugikan umat yang lain.

Kiranya pemerintah kita di Indonesia bisa lebih tegas dan jeli lagi melihat fenomena ini, selain itu Majlis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan di Indonesia harus bisa lebih bijak sebagai pemangku Hukum Agama di Indonesia, selain itu bangsa Indonesia harus memiliki cara berpikir yang lebih Inkusif (Terbuka) Plural dan Toleran, semoga bangsa kita bisa belajar, dari kejadian ini dan taat hukum.

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Jurusan Perbandingan Agama.

Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin & Filsafat Cabang Ciputat.

Tulisan ini dimuat dikoran cetak. Tangsel Pos.Edisi 2016. 

Read More …

Categories:

Oleh: Deni Iskandar

Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah berdirinya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan di Yogyakarta pada 5 Februari 1947, oleh Lafran Fane dan empat belas koleganya, bertempat di STI yang kini menjadi (UII), sebagai organisasi mahasiswa tertua di Idonesia, HMI sampai saat ini masih tetap eksis dalam dunia kampus, dan memiliki kader dengan jumlah yang sangat banyak, kalau boleh disebut kader HMI saat ini berada semua daerah, di Indonesia, dari sabang sampai merauke.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berazaskan Islam, HMI juga berfungsi sebagai organisasi kader, dan berperan sebagai organisasi perjuangan. Peran dan fungsi inilah yang menjadikan HMI sampai saat ini tetap eksis di Indonesia, disamping itu dalam perjalanan panjangnya HMI juga mampuh mencetak kader-kader umat dan bangsa di Indonesia, tebukti keberhasilan HMI dalam mencetak kader-kader umat dan bangsa ini, dapat dilihat dari beberapa sektor.

Banyaknya Alumni-alumni HMI yang berhasil menduduki pos-pos strategis di Indonesia, baik dalam sektor pemerintahan, pengusaha, pendidikan, seniman dan seterusnya, namun meskipun begitu, kita sebagai generasi saat ini jangan Terlalu membanggakan generasi terdahulu yang telah berhasil, karena bagaimana pun konteks perjuangan HMI dimasa lalu dan masa kini tentu sangatlah berbeda, namun tetap berada pada satu nafas. Sebagai organisasi perjuangan HMI harus tetap menjadi pionir kritis bagi bangsa ini di Indonesia, jangan sampai keberhasilan kader-kader HMI pada generasi terdahulu, membawa kita terus melakukan romantisme kejayaan HMI dimasa lalu.

Harus Tetap Berkibar

Pada 5 Februari 2016 ini Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memasuki usianya yang ke-69, diusianya yang cukup tua ini HMI harus tetap terus berkibar, dan melakukan perubahan-perubahan positif bagi umat dan bangsa di Indonesia, selain itu generasi HMI saat ini juga harus terus memperjuangkan tujuan HMI.

Tugas kader HMI saat ini dan nanti adalah mewujudkan tujuan HMI sebagaimana yang tertera dalam konstitusi HMI, AD/ART HMI Pasal 4 Tujuan, yakni "Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah SWT"  (Konstitusi HMI).

Tujuan organisasi ini penting untuk diwujudkan, kanapa ? Karena bagaimana pun ini merupakan hal yang harus diperjuangkan oleh kader-kader HMI di Indonesia, disamping itu, diusianya yang ke-69 HMI harus tetap menjadi pionir kritis bagi Gerakan Mahasiswa di Indonesia. HMI kedepannya harus menghimpunkan kembali kekuatan, dan melakukan terobosan dengan cara bergerak, memberikan solusi kongkret kepada umat dan bangsa di negeri ini.

Diusianya yang ke-69 ini, HMI harus tetap berada digarda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai keumatan, kebangsaan, dan kemodernan, apalagi saat Indonesia telah memasuki  era teknologi-Informasi, persaingan ekonomi, pasar bebas,  jika bangsa Indonesua tidak mampuh bersaing maka konsekuensi logisnga adalah bangsa ini akan kembali terjajah, diera teknologi-Informasi,persaingan ekonomi dan pasar bebas ini, jangan sampai bangsa ini hanya menjadi penonton.

Nah, dalam hal ini HMI harus memiliki peran aktif serta harus bisa memberikan solusi kongret dalam melihat persoalan bangsa saat ini, sebagai organisasi perjuangan HMI juga memiliki basis ideologi yang jelas, adapun basis ideologi HMI tertuang  dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP), perjuangan HMI, dalam hal ini jangan sampai keluar dari jalur ideologinya.

Secara ringkas dalam Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI, terdapat tujuh nilai yang harus di ejawantahkan oleh kader HMI, yang diringkas dalam tiga aspek, yakni ketauhidan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan, dan kesimpulan dari pada nilai-nilai tersebut kader HMI di Indonesia harus memiliki tiga hal, yakin beriman, berilmu dan beramal.

Refleksi Kritis

Sejauh ini Persoalan yang selalu di permasalahkan oleh HMI di Indonesia, selalu berkutat pada persoalan Internal, perebutan kekuasaan dalam tubuh HMI sendiri, dan konflik Internal karena bagiannya tidak sesuai, hal inilah yang kemudian menyebabkan HMI sebagai organisasi mahasiswa itu lupa akan peran dan fungsinya di Indonesia.

Hal inilah yang membuat HMI yang berperan sebagai organisasi perjuangan, melenceng dan mengalami kemunduran, tidak progresif, revolusioner dan stagnan. Tantangan HMI saat ini selain memberikan solusi kepada umat dalam menghadapi pasar bebas, dan persaingan ekonomi, juga terletak pada persoalan Internal ditubuh HMI sendiri.

HMI saat ini harus mampuh menyelesaikan persoalan internal dan sudah saatnya HMI kembali pada "Khittah"nya, sebagai organisasi mahasiswa, dan bangkit kembali sebagai pionir kritis bagi gerakan mahasiswa kedepan. Waallahu A'lam Bisawab.

Penulis: Sekertaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat. 
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Perbandingan Agama.

No Telp. 088210310625
Watsapp. 083875135431
Dimuat di: Suara Jakarta Online dan Trans Indonesia. Edisi. 6 Februari 2016.

Read More …

Categories:



Oleh: Deni Iskandar

Saat ini Negara Republik Indonesia telah memasuki pergantian tahun 2015 ke 2016, pada tahun inilah Pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan  satu sistem pasar tunggal bernama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

MEA merupakan serangkaian konsep Integrasi ekonomi yang di dalamnya memuat sistem perdagaangan bebas baik dalam sektor barang, Jasa maupun Tenaga Kerja antar negara se-asean.

Sistem perdagangan bebas seasean  ini di ikuti oleh sepuluh negara asean yakni Indonesia, Malasia, Filiphina, Singapur, Thailand, Mianmar, Brunei Darusalam, Vietnam, Laos, dan Kamboja, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produksi dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Orientasi di bentuknya MEA ini selain untuk menciptakan pasar tunggal di asean, juga untuk memperkuat basis produksi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, kehadiran  MEA juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatan kompetisi antar negara asean.

Dalam rangka menyambut agenda tersebut Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga pemerintah Jokowi-JK tentunya mendapatkan tangtangan untuk  menghadapi MEA ini, yakni tantangan untuk bisa bersaing.

Peran Masyarakat dan Pemerintah

Banyak hal yang harus di persiapkan oleh masyarakat dan  pemerintah di Indonesia dalam menyambut MEA di Indonesia, pertama pemerintah kita baik di tingkat Eksekutif Legislatif baik itu di pusat maupun di daerah harus menyiapkan regulasi yang jelas, Kedua pemerintah harus mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan ketiga pemerintah juga harus meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia, tiga hal ini kiranya penting untuk di lakukan oleh pemerintah kita agar bangsa ini mampuh bersaing dan tidak menjadi budak di negeri sendiri.

Selain pemerintah, peran masyarakat juga perlu, masyarakat Indonesia yang ada di daerah-daerah juga harus memiliki peran dam bisa mengembangkan kreatifitasnya agar mampuh bersaing dengan negara asen dalam menyambut MEA di Indonesia, dua elemen ini kiranya harus sinergi, terutama pemerintah daerah dalam hal ini harus mengetahui potensi daerahnya masing-masing.

Rupanya hembusan angin MEA ini bukan hanya terasa di pusat saja, akan tetapi hembusan yang paling kencangnya lebih terasa di daerah, tak terkecuali di daerah Provinsi Banten, dalam menyambut MEA di Indonesia, masyarakat Banten harus siap untuk bersaing, baik dalam sektor perdagangan maupun persaingan tenaga kerja, jangan sampai di tetapkannya MEA ini tingkat pengangguran, kemiskinan di Provinsi Banten malah meningkat.

Hal ini tentunya harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah di Provinsi Banten, baik di Pemda tingkat Eksekutif maupun Legislatif, dalam hal ini Pemda harus memiliki peran yang jelas sekaligus bisa mengambil bagian dalam momentum perdagangan bebas ini.

Yang harus di persiapkan  oleh Pemda di Provinsi Banten yakni regulasi dan kebijakan yang jelas, yang itu berpihak kepada masyarakat Banten demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Bagaimana pun di samping di tetapkannya MEA, di Provinsi Banten juga terdapat agenda Pembangunan besar-besaran terutama pembangunan dalam sektor Infrastruktur, dan Jasa, maka pemda dalam hal ini juga harus memiliki komitmen yang jelas, yakni komitmen untuk berpihak kepada rakyat.

Komiten Pemerintah Daerah

Dalam rangka menyambut MEA, pemerintahan Jokowi-JK juga memiliki serangkaian kebijakan tentang perbaikan ekonomi di tingkat daerah, kebijakan tersebut  tertuang dalam paket kebijakan ekonomi VI yang di umumkan pada bulan november 2015 lalu, dalam kebijakan tersebut pemerintah memberikan insentif kepada Investor berupa fasilitas khusus untuk berinvestasi di daerah, kebijakan tersebut bernama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Paket kebijakan ekonomi VI ini kiranya sejalan dengan Undang-undang no 25 RI Tahun 2007 tentang penanaman Modal,  selain itu penetapan KEK juga di atur dalam UU Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebagaimana yang telah di tetapkan oleh pemerintahan Jokowi-JK jumlah daerah yang di jadikan dan di tetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus terdapat di delapan daerah di Indonesia, yaitu

Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Sei Mangkei di Provinsi Sumatera Utara, Palu  di Provinsi Sulawesi Tengah, Bitung di provinsi Sulawesi Utara, Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Morotai di Provisi Maluku Utara,Tanjung Api-api di Provinsi Sumatera Selatan, dan Maloibatuta di Provinsi Kalimantan Timur. (Tempo. 30 November 2015)

Dari beberapa daerah yang telah di tetapkan menjadi daerah Kawasan Ekonomi Khusus oleh Pemerintahan Jokowi-JK, daerah-daerah tersebut tentunya memiliki potensi untuk di kembangkan sebagai salah satu upaya untuk mendorong perekonomian daerah menjadi lebih baik.

Adapun jumlah daerah yang di tetapkan menjadi KEK ini  dapat menarik Investor untuk melakukan Investasi seperti di Tanjung Lesung Provinsi Banten misalnya, potensi yang akan di kembangkan oleh Pemerintah ialah sektor wisata, karena bagaimana pun daerah di provinsi banten selain memiliki sektor pertanian, industri dan perpajakan, daerah provinsi Banten juga memiliki sektor wisata yang terletak di bagian selatan.

Hal ini seharusnya menjadi catatan penting bagi Pemda di Provinsi Banten, untuk merenungkan kembali, apa yang harus di persiapkan agar masyarakat Banten bisa mengambil bagian dan memiliki peran dalam menyambut MEA dan KEK ini.

Jika kita melihat kondisi ril masyarakat Banten saat ini tentunya masyarakat Banten belum siap untuk menyambut hadirnya MEA dan KEK ini, hal ini di sebabkan karena pertama angka kemiskinan di Provinsi baik di tingkat daerah dan kota semakin meningkat, kedua belum adanya regulasi yang jelas dari pemda dalam merespon persoalan KEK.

Meskipun Agenda KEK ini berasal dari pusat tetapi Pemda dalam hal ini harus memiliki regulasi yang jelas, agar masyarakat banten dapat mengambil bagian, ketiga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai, seperti banyaknya masyarakat Banten yang pendidikannya di bawah rata-rata, bahkan daerah yang saat ini di jadikan sebagai KEK ini merupakan daerah tertinggal di Provinsi Banten.

Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pemda kita, bagaimana pun pemda di provinsi Banten dalam hal ini harus memiliki komitem yang jelas, adapun ukuran komitmen dapat di lihat dari tindakan dan sikap pemerintah, dalam hal ini pemerintah lebih memilih berkomitmen kepada  siapa, ? masyarakat atau Investor ?

Dengan di tetapkannya MEA dan KEK ini harapan masyarakat Banten kepada Pemda baik di tingkat eksekutif maupun legislatif di Provinsi Banten, Pemerintah dapat mengambil bagian dan juga bisa memberikan solusi kongkret kepada masyarakat, agar pada perjalanannya Masyarakat Banten tidak menjadi tamu di daerah sendiri.

Selain itu pemda  juga dalam hal ini harus memiliki komitmen yang jelas kepada masyarakatt, dan juga bisa membuat kebijakan yang memihak kepada masyarakat di Banten tanpa terkecuali, jangan sampai komitmen Pemda dalam merespon MEA dan KEK ini berpindah haluan kepada Investor.

(**) Sekertaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda di HMI KOMFUF Cabang Ciputat.

Di Muat di Koran Cetak Radar Banten.


Read More …

Categories:

Labels