Oleh: Deni Iskandar
Adalah "Begundal", sebuah istilah paling kasar, yang dipakai dalam menyebut para perampok keraton di zaman kerajaan. Istilah ini rupanya masih relevan, untuk menyebut pemerintah korup di negeri ini. baik pemerintah ditingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Meskipun istilah ini terkesan sangat kasar, namun tak kejam, sebagaimana kejamnya pemerintah korupsi yang merugikan negara. Lantas istilah apakah yang kira-kira pas, dan pantas, selain istilah "Begundal" ?, jelas tak ada lagi. !
Masih panas ditelinga kita semua, tentang dua kasus besar, yakni korupsi Bank Century, dan Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang sampai saat ini tidak pernah diusut tuntas, menggantung mulus, layaknya payu darah perempuan. Akankah pengusutan korupsi e-KTP juga berhenti di tengah jalan?jawabannya ada di KPK !, rakyat hanya berharap. ! Jika boleh saya memberikan penilaian, terhadap kinerja penguasa, pemerintah di negeri ini, tak lebih hanyalah, sekumpulan perampok, sama halnya seperti para "Begundal".
Persoalan korupsi telah menjadi mata rantai yang tak pernah putus, kompleks dan tak pernah ada titik temu untuk memberantasnya, upaya pemberantasannya selalu berhenti di tengah jalan, layaknya seorang perempuan dan laki-laki yang sedang melakukan hubungan intim atau bersetubuh, semangat diawal, lemas di akhir, akhirnya berhenti, akankah pengusutan skandal korupsi e-KTP juga demikian?. Keberhasilan KPK dalam mengungkap skandal korupsi ini, harus menjadi kehawatiran kita bersama.
Ada dua tantangan yang sejatinya mesti kita baca secara seksama, pertama, tantangan untuk KPK sendiri sebagai lembaga Independen negara, kedua, masalah keberpihakan hukum, yang cenderung tumpul ke atas tajam ke bawah. Akankah hukum kita tetap telanjang, utuh dan berpihak kepada rakyat ?. Bukan tidak mungkin, pengusutan KPK, dalam kasus e-KTP ini, akan terhenti di tengah jalan, jelas ada kemungkinan yang sangat besar, kasus ini akan terhenti, bahkan lenyap. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan saya, kenapa pengusutan kasus korupsi e-KTP ini akan berhenti.
Pertama, besarnya nominal yang dikorup oleh penguasa negara, yang melibatkan hampir semua partai politik (Parpol), baik parpol penguasa, maupun partai oposisi, Kedua, banyaknya elite politik yang terlibat, sehingga ini nantinya akan menjadi pertarungan elite. Ketiga, adanya upaya penguasa, melemahkan posisi KPK, sebagai lembaga pemberantas korupsi, dengan cara merevisi UU KPK di Parlemen, sebagaimana yang saat ini telah diwacanakan di parlemen. Keempat, bukan tidak mungkin pemerintah melakukan satu tindakan diluar dugaan sebagai upaya pengalihan isu, dengan menghadirkan isu yang baru.
Berdasarkan data yang di himpun oleh KPK, korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus e-KTP ini sebanyak 49 persen, 2.558.000.000.000,00 atau dua triliun lima puluh delapan miliar rupiah, setengah dari jumlah anggaran e-KTP sebanyak 5.900.000.000.000,00 atau lima triliun sembilan ratus miliyar rupiah, sebagaimana yang menjadi grand design awal yang disepakati oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) di Parlemen tahun 2010 silam. (Red- KPK. dalam, surat dakwaan, nomor: DAK-15/24/02/2017). Skandal korupsi tersebut, tidak sedikit melibatkan elite-elite politik di negeri ini, baik ditingkat legislatif maupun eksekutif.
Skandal korupsi mega proyek ini, berhasil diungkap, setelah KPK menetapkan dua begundal yang dinyatakan sebagai terdakwa, yaitu, Irman, Mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto, Mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemendagri. Berdasarkan dari hasil pengungkapan terdakwa, rupanya tidak sedikit, pemerintah yang saat ini sedang menjabat, terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
Salah satunya yaitu, Menteri Hukum dan Ham di Kabinet Kerja, Yasona Laoly, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, yang saat ini berkoalisi dengan PDI-P di Pilkada DKI Jakarta, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur, yang juga kader PDI-P, dan juga yang lainnya, sebagaimana data yang di himpun oleh KPK. (Red- KPK. Surat nomor: DAK-15/24/02/2017).
*Sekertaris Umum di HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat, Periode 2016-2017.