Tangerang, Selatan - Meskipun di kota Tangerang Selatan sudah memiliki aturan main, tentang peredaran Miras di Tangerang Selatan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran dan usaha Perindustrian dan Perdagangan.
Namun aturan tersebut seakan tidak mampuh menekan para pelaku usaha yang masih nekat menjual miras di kota yang bermotto Religius ini. Jika aturan main yang dibuat oleh Pemerintah ini, benar-benar dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Seharusnya yang namanya minuman beralkohol (Miras) tidak ada di kota Tangerang Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 122, Perda No 4 Tahun 2014.
Sabtu (13/05) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Tangerang Selatan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kota Tangerang Selatan, berhasil mengangkut 1.846 botol dan 6 Barel Miras dengan tipe berbagai jenis.
Ini jelas menjadi catatan yang harus direnungkan oleh pemerintah kota Tangsel. Sebab dengan banyak beredarnya miras di kota yang bermoto "Cerdas, Modern dan Religius" ini secara impilisit maupun eksplisit akan berdampak buruk pada citra kota Tangerang Selatan itu sendiri.
Dengan melihat persoalan tersebut, ada dua hal yang membuat saya bertanya, Pertama, kenapa peredaran miras di Tangsel begitu masif terjadi padahal pemerintah sudah membuat aturan berbentuk Perda dan itu sudah disahkan oleh pemerintah ?.
Kedua, sudah sejauh mana Perda yang dibuat itu dijakankan oleh Pemkot Tangsel, apakah sudah maksimal, disadari atau tidak dan diakui atau tidak, aturan main pemerintah yang berbentuk Perda ini belum maksimal dijalankan.
Sebab di Tangsel tidak sedikit persoalan maupun permasalah yang banyak menabrak aturan, salah satunya adalah tempat-tempat hiburan malam, yang notabenenya menjual minuman beralkohol (Miras).
Pemerintah kota Tangerang Selatan yang saat ini dinahkodai Hj. Airin Rachmi Diany, sejauh ini belum berani bersikap tegas kepada pelaku usaha yang menabrak aturan pemerintah.
Masalah miras bukanlah masalah enteng, sebab dengan banyak beredarnya miras di Tangerang Selatan, akan mempengaruhi masyarakat. Walikota Tangerang Selatan, Hj. Airin Rachmi Diany, seharusnya malu sebab, kota Tangerang Selatan sudah terlanjur dicap sebagai kota "Religius".
Secara umum kata " Religius" selalu disematkan pada perilaku yang berbau ketaatan, agamis dan juga kesalehan, dalam konteks ini, jika peredaran miras di Tangsel tidak bisa diatasi maka penyematan "Religius" dengan sendirinya akan punah dan tinggal hanya nama tanpa makna.
Selain persoalan Miras, persoalan Pekerja Seks Komersial (PSK), saya menyebut ini, sebagai "Kupu-Kupu Malam" juga menjadi persoalan, bahkan saat ini jika boleh saya memberikan penilaian, "Kupu-kupu malam" telah menjadi bayang-bayang di kota Tangerang Selatan.
Minggu (14/05) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Tangerang Selatan, bersama Dinas Sosial melakukan sweeping, menangkap "Kupu-kupu malam" ditempat-tempat hiburan, dalam aksinya Satpol PP berhasil memboyong tiga "Kupu-kupu malam".
Masalah "Kupu-kupu malam" juga harus menjadi catatan penting Pemerintah, sebab dengan maraknya "kupu-kupu malam" justru akan lebih membahayakan masyarakat di Tangsel, selain ini merupakan bagian dari penyakit masyarakat, "kupu-kupu malam" juga akan banyak merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang ada disekelilingnya.
Maka melihat hal itu Pemerintah bersama stakholder terkait, harus memiliki ribuan solusi untuk meretas persoalan tersebut. Baik Miras maupun PSK dua-duanya meruapakan penyakit bagi masyarakat, ini harus dibenahi.
Nyali Polres dan Satpol PP
Tak hanya Pemkot, salah satu upaya meretas peredaran Miras dan Kupu-kupu malam yang semakin marak yang terjadi di Tangerang Selatan, dibutuhkan pula sikap tegas dan komitmen Polres dan Satpol PP Tangerang Selatan.
Jangan sampai ketegasan Polres dan Satpol PP bisa diukur oleh pengusaha.
Di Tangerang Selatan sendiri, peredaran miras bukan hanya ada di tempat-tempat hiburan yang sifatnya ecek-ecek, di setiap hotel di Tangsel hampir memiliki tempat hiburan, dan sedikit banyaknya terdapat minuman beralkohol baik golongan A maupun golongan B.
Masalah tempat hiburan di Tangerang Selatan, sudah menjadi rahasia umum, dan sudah menjadi konsumsi publik bahwa, pemilik usaha miras kebanyakan melakukan "Setoran" kepada oknum Polisi maupun kepada Oknum Satpol PP, agar tidak dikotak katik.
Mungkinkah salah satu razia yang dilakukan oleh Satpol PP kota Tangerang Selatan, disebabkan karena faktor kurang atau tidak "Setoran", jika memang Pemkot Tangsel, Polres maupun Satpol PP komitmen pada masalah peretasan miras di Tangerang Selatan.
Maka dua elemen ini harus berani menindak secara tegas tempat-tempat yang menjadi peredaran miras yang ada di Tangerang Selatan.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sebab bagaimana pun, Perda No 4 Tahun 2014 harus benar-benar ditegakan.
Hukum harus menjadi Panglima tertinggi, meminjam istilah Thomas Hobbes, maka Perda yang harus bersikap " Leviattan".
Pasal 122 yang berbunyi Pemkot Tangsel tidak menerbitkan Izin Usaha Industri, Izin Impor, Izin Edar dan SIUP, bagi pelaku usaha minuman beralkohol, serta melarang setiap orang atau pun Badan memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol.
Namun peredaran minuman keras di Tangerang Selatan, semakin hari semakin menjadi. Sabtu (13/05) kemarin, Satpol PP kota Tangsel bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merazia tempat-tempat hiburan malam yang ikut serta menjual minuman ber-alkohol. Sebanyak 1.846 botol dan 6 barel Miras diangkut Satpol PP.
"Cerdas, Modern dan Religius" itulah motto kota Tangerang Selatan, kota ini layak kita sebut sebagai kota kecil tapi memiliki jutaan cerita, dan juga jutaan permasalahan.
Dibawah komando Hj. Airin Rachmi Diany, kota Tangerang Selatan diakui atau tidak memang masih luput dalam persoalan dan permasalahan yang sangat kompleks.
Selain persoalan yang terjadi di Balaikota, masalah kriminal, serta masalah kesenjangan dalam hal pembangunan, masalah minuman keras (Miras) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) juga menjadi persoalan yang sangat penting untuk diatasi oleh Pemerintah kota Tangerang Selatan.
Tak kalah dengan Jakarta, di kota Tangerang Selatan sendiri yang namanya tempat hiburan malam begitu masif dan bahkan bisa disebut berderet hampir ada disetiap kecamatan, ada yang tersembunyi dan ada juga yang terbuka.
Bayang-bayang Miras
Selama dua malam berturut-turut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Tangerang Selatan, menggelar razia ditempat-tempat hiburan malam.
Sabtu (13/05) tengah malam, sebanyak 1.846 botol dan 6 barel minuman keras dengan berbagai jenis diangkut kedalam mobil, ribuan botol Miras tersebut diangkut Satpol PP dari tempat hiburan malam.
Razia miras ini kata Satpol PP digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, "Bersih-Bersih nih menyambut Ramadhan" demikian ucapan salah satu anggota Satpol PP kepada wartawan sambil tertawa.
Mendengar ucapan yang keluar dari mulut salah satu anggota Satpol PP, dalam hati saya bertanya-tanya, "Terus sebelum bulan Ramadhan, gak dirazia ?" tanya saya hati.
Dengan wajah bringas dan siap tempur, puluhan anggota Satpol PP, masuk kedalam mobil, sebanyak empat mobil menyambangi tempat-tempat hiburan malam, ada 6 tempat yang di razia Satpol PP, diantaranya di, Jl. Puspitek (Viktor), Tegal Rotan, Ciputat, terakhir di Belakang Teras Kota, Bumi Serpong Indah (BSD).
Enam tempat terdiri dari dua warung, dan empat tempat hiburan (Caffe/Karoke). Saya menilai apa yang dilakukan oleh Satpol PP masih tebang pilih, kenapa demikian ? Pertama, di Tangerang Selatan yang namanya tempat hiburan malam tidak sedikit, bahkan disekitaran BSD saja, lebih dari tiga.
Lantas kenapa Satpol PP hanya merazia tempat-tempat hiburan malam yang masuk kategori kelas bawah saja, kenapa razia miras tidak dilakukan di tempat-tempat hiburan malam yang notabenenya berkelas elite.
Bukankah kota Tangerang Selatan ini punya aturan main sebagai mana tertuang dalam Perda no 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran dan usaha Perindustrian dan Perdagangan.
Bukankah dalam Perda No 4 Tahun 2014 di pasal 122 ini disebutkan bahwa, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tidak menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Impor, Izin Edar dan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol, serta melarang setiap orang atau pun Badan memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol.
Dalam aturan main Pemkot Tangerang Selatan sudah saklek, lalu disaat kota Tangerang Selatan masih dipenuhi dan masih dibayangi oleh peredaran miras, bisa dipastikan bahwa Pemerintah, serta aparat penegak hukum yang meliputi Kapolres dan Satpol PP tidak berani menindak, atau bisa juga bermain mata, layaknya Anak Baru Gede (ABG).
Dengan mengacu kepada Perda No 4 Tahun 2014, seharusnya Tangerang Selatan bersih dari bayang-bayang miras, dengan digondolnya 1.846 botol dan 6 barel miras (13/05) itu jelas menandakan dua kemungkinan.
Pertama untuk Pemkot Tangsel adalah hadirnya Perda No 4 Tahun 2014 tidak memiliki taring bagi pengusaha yang nakal, dan penerapan Perda di Tangsel belum maksimal.
Kedua untuk aparat penegak hukum, diantaranya Kapolres dan Satpol PP, melakukan pembiaran, dan juga terindikasi melakukan main mata dengan bos-bos miras di Tangsel.
Kupu-Kupu Malam/PSK
Setelah usai menggondol minuman keras di Tangsel, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Tangsel juga, Minggu (14/05) merazia Perempuan-Perempuan "Nakal" yang berkeliaran di malam hari, saya menyebutnya perempuan ini sebagai "Kupu-Kupu Malam".
Ditempat yang sama juga Satpol PP merazia perempuan nakal tersebut. Dalam razia tersebut Satpol PP berhasil menangkap 5 orang perempuan yang dianggap sebagai "Kupu-Kupu Malam" awalnya, namun karena suasana malam semakin panas. Maka bentrokan pun terjadi, antara Satpol PP dengan "Preman" yang ada disekitaran razia.
Razia dilakukan di tiga tempat, diantaranya di Tegal Rota, Kelapa II, serta di terminal Pondok Cabe.
Deni Iskandar
Penulis Adalah Anggota di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.