Oleh: Deni Iskandar

Saat ini Negara Republik Indonesia telah memasuki pergantian tahun 2015 ke 2016, pada tahun inilah Pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan  satu sistem pasar tunggal bernama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

MEA merupakan serangkaian konsep Integrasi ekonomi yang di dalamnya memuat sistem perdagaangan bebas baik dalam sektor barang, Jasa maupun Tenaga Kerja antar negara se-asean.

Sistem perdagangan bebas seasean  ini di ikuti oleh sepuluh negara asean yakni Indonesia, Malasia, Filiphina, Singapur, Thailand, Mianmar, Brunei Darusalam, Vietnam, Laos, dan Kamboja, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produksi dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Orientasi di bentuknya MEA ini selain untuk menciptakan pasar tunggal di asean, juga untuk memperkuat basis produksi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, kehadiran  MEA juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatan kompetisi antar negara asean.

Dalam rangka menyambut agenda tersebut Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga pemerintah Jokowi-JK tentunya mendapatkan tangtangan untuk  menghadapi MEA ini, yakni tantangan untuk bisa bersaing.

Peran Masyarakat dan Pemerintah

Banyak hal yang harus di persiapkan oleh masyarakat dan  pemerintah di Indonesia dalam menyambut MEA di Indonesia, pertama pemerintah kita baik di tingkat Eksekutif Legislatif baik itu di pusat maupun di daerah harus menyiapkan regulasi yang jelas, Kedua pemerintah harus mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan ketiga pemerintah juga harus meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia, tiga hal ini kiranya penting untuk di lakukan oleh pemerintah kita agar bangsa ini mampuh bersaing dan tidak menjadi budak di negeri sendiri.

Selain pemerintah, peran masyarakat juga perlu, masyarakat Indonesia yang ada di daerah-daerah juga harus memiliki peran dam bisa mengembangkan kreatifitasnya agar mampuh bersaing dengan negara asen dalam menyambut MEA di Indonesia, dua elemen ini kiranya harus sinergi, terutama pemerintah daerah dalam hal ini harus mengetahui potensi daerahnya masing-masing.

Rupanya hembusan angin MEA ini bukan hanya terasa di pusat saja, akan tetapi hembusan yang paling kencangnya lebih terasa di daerah, tak terkecuali di daerah Provinsi Banten, dalam menyambut MEA di Indonesia, masyarakat Banten harus siap untuk bersaing, baik dalam sektor perdagangan maupun persaingan tenaga kerja, jangan sampai di tetapkannya MEA ini tingkat pengangguran, kemiskinan di Provinsi Banten malah meningkat.

Hal ini tentunya harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah di Provinsi Banten, baik di Pemda tingkat Eksekutif maupun Legislatif, dalam hal ini Pemda harus memiliki peran yang jelas sekaligus bisa mengambil bagian dalam momentum perdagangan bebas ini.

Yang harus di persiapkan  oleh Pemda di Provinsi Banten yakni regulasi dan kebijakan yang jelas, yang itu berpihak kepada masyarakat Banten demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Bagaimana pun di samping di tetapkannya MEA, di Provinsi Banten juga terdapat agenda Pembangunan besar-besaran terutama pembangunan dalam sektor Infrastruktur, dan Jasa, maka pemda dalam hal ini juga harus memiliki komitmen yang jelas, yakni komitmen untuk berpihak kepada rakyat.

Komiten Pemerintah Daerah

Dalam rangka menyambut MEA, pemerintahan Jokowi-JK juga memiliki serangkaian kebijakan tentang perbaikan ekonomi di tingkat daerah, kebijakan tersebut  tertuang dalam paket kebijakan ekonomi VI yang di umumkan pada bulan november 2015 lalu, dalam kebijakan tersebut pemerintah memberikan insentif kepada Investor berupa fasilitas khusus untuk berinvestasi di daerah, kebijakan tersebut bernama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Paket kebijakan ekonomi VI ini kiranya sejalan dengan Undang-undang no 25 RI Tahun 2007 tentang penanaman Modal,  selain itu penetapan KEK juga di atur dalam UU Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebagaimana yang telah di tetapkan oleh pemerintahan Jokowi-JK jumlah daerah yang di jadikan dan di tetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus terdapat di delapan daerah di Indonesia, yaitu

Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Sei Mangkei di Provinsi Sumatera Utara, Palu  di Provinsi Sulawesi Tengah, Bitung di provinsi Sulawesi Utara, Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Morotai di Provisi Maluku Utara,Tanjung Api-api di Provinsi Sumatera Selatan, dan Maloibatuta di Provinsi Kalimantan Timur. (Tempo. 30 November 2015)

Dari beberapa daerah yang telah di tetapkan menjadi daerah Kawasan Ekonomi Khusus oleh Pemerintahan Jokowi-JK, daerah-daerah tersebut tentunya memiliki potensi untuk di kembangkan sebagai salah satu upaya untuk mendorong perekonomian daerah menjadi lebih baik.

Adapun jumlah daerah yang di tetapkan menjadi KEK ini  dapat menarik Investor untuk melakukan Investasi seperti di Tanjung Lesung Provinsi Banten misalnya, potensi yang akan di kembangkan oleh Pemerintah ialah sektor wisata, karena bagaimana pun daerah di provinsi banten selain memiliki sektor pertanian, industri dan perpajakan, daerah provinsi Banten juga memiliki sektor wisata yang terletak di bagian selatan.

Hal ini seharusnya menjadi catatan penting bagi Pemda di Provinsi Banten, untuk merenungkan kembali, apa yang harus di persiapkan agar masyarakat Banten bisa mengambil bagian dan memiliki peran dalam menyambut MEA dan KEK ini.

Jika kita melihat kondisi ril masyarakat Banten saat ini tentunya masyarakat Banten belum siap untuk menyambut hadirnya MEA dan KEK ini, hal ini di sebabkan karena pertama angka kemiskinan di Provinsi baik di tingkat daerah dan kota semakin meningkat, kedua belum adanya regulasi yang jelas dari pemda dalam merespon persoalan KEK.

Meskipun Agenda KEK ini berasal dari pusat tetapi Pemda dalam hal ini harus memiliki regulasi yang jelas, agar masyarakat banten dapat mengambil bagian, ketiga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai, seperti banyaknya masyarakat Banten yang pendidikannya di bawah rata-rata, bahkan daerah yang saat ini di jadikan sebagai KEK ini merupakan daerah tertinggal di Provinsi Banten.

Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pemda kita, bagaimana pun pemda di provinsi Banten dalam hal ini harus memiliki komitem yang jelas, adapun ukuran komitmen dapat di lihat dari tindakan dan sikap pemerintah, dalam hal ini pemerintah lebih memilih berkomitmen kepada  siapa, ? masyarakat atau Investor ?

Dengan di tetapkannya MEA dan KEK ini harapan masyarakat Banten kepada Pemda baik di tingkat eksekutif maupun legislatif di Provinsi Banten, Pemerintah dapat mengambil bagian dan juga bisa memberikan solusi kongkret kepada masyarakat, agar pada perjalanannya Masyarakat Banten tidak menjadi tamu di daerah sendiri.

Selain itu pemda  juga dalam hal ini harus memiliki komitmen yang jelas kepada masyarakatt, dan juga bisa membuat kebijakan yang memihak kepada masyarakat di Banten tanpa terkecuali, jangan sampai komitmen Pemda dalam merespon MEA dan KEK ini berpindah haluan kepada Investor.

(**) Sekertaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda di HMI KOMFUF Cabang Ciputat.

Di Muat di Koran Cetak Radar Banten.


Categories:

Leave a Reply