Oleh
Deni Iskandar

Meskipun terdapat penolakan dari masyarakat pesisir, namun reklamasi pantai Jakarta tetap saja dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dalam reklamasi tersebut pemerintah melibatkan beberapa pengembang dari pihak swasta.

Rencananya dalam agenda reklamasi tersebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta, akan membuat 17 pulau buatan, dengan luas wilayah 5.153 hektar. hal ini sengaja dilakukan sebagai salah satu upaya memperluas daratan wilayah di Ibukota.

Tidak hanya itu, dalam agenda reklamasi tersebut, penggelontoran anggaran yang dikeluarkannya pun sangat besar, mencapai, 500-600 Triliun rupiah. Sejauh ini, pelaksanaan reklamasi pantai teluk Jakarta seperti berada dalam ruang yang gelap.

Apakah Reklamasi Teluk Jakarta ini merupakan persoalan yang mendesak untuk dilakukan oleh Pemerintah ?".
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat luas.

Keberadaan laut, sangat melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki laut.
Maka keberadaan laut dengan masyarakat Indonesia memiliki kesinambungan, laut dalam hal ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang notabenenya berada di pesisir.

Nah dengan begitu keberadaan laut sangatlah penting dan harus tetap dijaga oleh bangsa dan negara
Reklamasi pantai teluk Jakarta juga, sejauh ini masih dalam perdebatan dan bersifat kontroversial, baik perdebatan dalam persoalan hukum, lingkungan maupun keberpihakan pemerintah DKI Jakarta sendiri, yang banyak melibatkan pengembang dari pihak swasta.

Reklamasi pantura di DKI Jakarta bukan suatu hal yang baru dilakukan oleh pemerintah, kegiatan ini konon diupayakan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang dimulai sejak 1980, dalam perjalanannya reklamasi tersebut selalu menuai persoalan, terutama persoalan lingkungan dan hukum.

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh media, terdapat empat daerah di Jakarta yang telah di reklamasi oleh pemerintah diantaranya, kawasan Ancol disisi utara, tahun 1981, hutan bakau kapuk, yang kini dikenal sebagai kawasan pemukiman mewah, Pantai Indah Kapuk, tahun 1995, kawasan Marunda, dan saat ini di reklamasi dilakukan di kawasan pantai teluk Jakarta. (Kompas. 11/11/2015).

Reklamasi pantai teluk Jakarta, yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta saat ini, rupanya telah menuai banyak perdebatan, terutama perdebatan masalah hukum, dan lingkungan.

Hal ini  merupakan suatu hal yang wajar, bagaimana pun setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti mengandung pro dan kontra, namun apakah dengan adanya reklamasi di Jakarta dapat menjadi solusi untuk Jakarta lebih baik ? tentu jawabannya relatif.

Dari perjalanan yang pro dan kontra ini, kemudian menimbulkan banyak sekali pertanyaan bagi penulis, diantara pertanyaan yang hadir yakni, kenapa pemerintah ini, kekeh melakukan kegiatan reklamasi ditengah banyaknya perdebatan ?,

apakah reklamasi pantai teluk Jakarta ini sangatlah mendesak untuk dilakukan?. Pertanyaan ini penting untuk dijawab, karena bagaimana pun kegiatan reklamasi ini, akan menimbulkan banyak sekali dampak yang buruk, selain danpak lingkungan, juga terdapat persoalan-persoalan lain yang harus dikaji ulang oleh pemerintah.

Alih-alih reklamasi sebagai upaya memanfaatkan sumber daya lahan, ini dilakukan karena potensi laut di teluk Jakarta, ini disebabkan karena kondisi perairan pantai tidak potensial dikembangkan, dan perairannya kotor, reklamasi merupakan solusi tepat bagi pemerintah DKI Jakarta, untuk mengembangkan dan nemanfaatkan lahan yang tidak potensial tersebut.

Logika pembangunan pemerintah, dengan masyarakat, dalam hal ini, selalu memiliki disparitas, terdapat matahari kembar dalam hal ini, reklamasi pantai teluk Jakarta menurut hemat penulis, bukanlah solusi, dan tidak juga mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, kenapa ?

Menurut hemat penulis, sikap pemerintah yang dengan tergesa-gesa melakukan reklamasi adalah sikap yang tidak tepat, bagaimana pun Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala bentuk kebijakan, yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi ini jangan menabrak aturan yang ada, dan harus sesuai dengan prosedur hukum.

Selain itu dalam pelaksanaan reklamasi juga pemerintah seharusnya berpihak kepada umat, jangan sampai, dibalik pelaksanaan reklamasi ini masyarakat justru tidak bisa menikmati dan menguntungkan sekelompok orang.

Penulis Adalah, Peserta Klinik Menulis Opini di Tempo Insitute.

Categories:

Leave a Reply