Oleh: Deni Iskandar (Goler)*
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan
Negara yang memiliki kekayaan sangat melimpah, hal ini tentunya bukanlah wacana
semata tetapi benar adanya. baik dalam hal bahasa, budaya maupun sumber daya
alam, baik dalam hal pertanian, perbatuan, maupun perminyakan. Seharusnya
kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan, keadilan, kedaulatan dan juga
kesejahteraan adalah milik rakyat, bukan milik yang lain.
Sebagaimana yang telah diamatkan oleh Undang-Undang Dasar
1945 pasal 33 ayat 3 “Bumi, Air dan kekayaan Alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat”. dan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
Pemerintahan Joko Widodo harus memiliki komitmen yang jelas pada bangsa ini,
sebagaimana yang telah diamanatkan di atas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sudah memimpin
Negara ini selama enam bulan, namun belum ada capaian-capaian yang
memadai, banyaknya persoalan-persoalan, sosial, ekonomi dan politik yang
terjadi dimasa kepemimpinan Jokowi yang baru berusia seumur jangung ini.
Selain itu dalam beberapa hal belum adanya penyelesaian
segala persoalan baik dalam hal sosial-politik, hokum maupun ekonomi seperti
belum adanya kepastian Hukumn (Penundaan Eksekusi Mati Gembong Narkoba), Kisruh
antara kedua lembaga (KPK-POLRI), kenaikan harga kebutuhan pokok (Beras) dan
juga kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tentunya hal ini adalah tugas
Pemerintah dan Juga Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke 7 untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan ini.
Pada tanggal 28 maret 2015 pemerintahan Jokowi kembali
menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sebesar 500 rupiah harga Bahan Bakar
Minyak jenis premium dan solar kembali naik, harga premium kini menjadi Rp.
7300 dari 6.800 perliter, sedangkan harga solar naik dari harga Rp. 6400
menjadi Rp. 6900 perliter.
Kenaikan ini merupakan yang kedua kalinya sejak Presiden
Joko Widodo memimpin pemerintahan pada Oktober 2014. Kenaikan pertama terjadi
pada bulan November 2014, meskipun pada bulan Desember 2014 pemerintah kembali
menurunkan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Tempo, Rabu, 01 April, 2015,
Pukul 07-13 wib).
ANTARA RAKYAT
DAN PASAR
Dalam hal ini pemerintah akan
terus melakukan kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atas dasar
keseimbangan pasar, artinya Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia akan terus
mengalami kenaikan selama Harga Pasar Global Minyak Dunia mengalami kenaikan.
Pengendalian harga Bahan Bakar Minyak saat ini bukanlah di kendalikan oleh
pasar local akan tetapi oleh pasar Global.
Maka mau tidak mau Indonesia sebagai Negara berkembang
bukanlah menjadi penyeimbang pasar akan tetapi pengikut harga pasar Global.
Meskipun Imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada dasarnya berimbas
kepada harga-harga yang ada di pasar local, saat ini sistem perekonomian
Indonesia belumlah bisa berdiri tegak, akan tetapi sistem ekonomi Negara
Indonesia masih bergantung pada Negara lain.
Lalu siapa yang di rugikan atas kebijakan pemerintah
dalam menaikan harga Bahan Bakar Minyak ini, rakyat atau pasar ? jawabannya
tentu adalah Rakyat, Karena kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas
pada kenaikan harga pasar local terutama harga kebutuhan sehari-hari, karena
diakui atau tidak saat ini yang menjadi kebutuhan pokok adalah bahan bakar
minyak.
Setiap kebijakan yang tetapkan oleh pemerintahan Jokowi
selalu merugikan Rakyat, bagaimana tidak ketika harga Bahan Bakar Minyak naik
maka semua harga-harga naik, terutama harga-harga kebutuhan pokok. saat ini
rakyat mempertanyakan komitmen Pemerintah Joko Widodo dan juga Komitmen
Presiden Jokowi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak kepada siapakah
Jokowi komitmen ? kepada Rakyat atau Komitmen kepada Pasar ?. kenaikan Harga
Bahan Bakar Minyak Pada dasarnya menguntungkan Pasar bukanlah menguntungkan
Rakyat.
Atas kebijakan Pemerintahan Joko Widodo inilah Rakyat
mempertanyakan sekaligus menggantungkan harapan agar meskipun harga Bahan Bakar
Minyak naik harga-harga di pasar local tetaplah mengalami kesetabilan dan saat
ini Rakyat Indonesia menangih janji kampanye Jokowi dalam hal mewujudkan
“Trisakti”.
Sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Proklamator
Indonesia (Bung-Karno) yaitu Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam
bidang ekonomi dan Berkepribadian dalam Budaya.
Pemerintahan Jokowi harus mampuh mewujudkan ketiga hal
ini, Karena ketiga hal ini merupakan syarat mutlak untuk menjadikan Indonesia
sebagai Negara bermaju, berdaulat adil, makmur dan di Ridhoi Allah swt.
*Mahasiswa Perbandingan Agama UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta
Direktur Kajian Majlis Reboan Himpunan Mahasiswa Banten
(HMB) Jakarta
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat
Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat.
No Telpn: 083875135431
Categories:
Opini