Oleh: Deni Iskandar (Goler)*

Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI) merupakan Negara yang memiliki kekayaan sangat melimpah, hal ini tentunya bukanlah wacana semata tetapi benar adanya. baik dalam hal bahasa, budaya maupun sumber daya alam, baik dalam hal pertanian, perbatuan, maupun perminyakan. Seharusnya kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan, keadilan, kedaulatan dan juga kesejahteraan adalah milik rakyat, bukan milik yang lain.

Sebagaimana yang telah diamatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 “Bumi, Air dan kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. dan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintahan Joko Widodo harus memiliki komitmen yang jelas pada bangsa ini, sebagaimana yang telah diamanatkan di atas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sudah memimpin Negara ini selama enam bulan, namun  belum ada capaian-capaian yang memadai, banyaknya persoalan-persoalan, sosial, ekonomi dan politik yang terjadi dimasa kepemimpinan Jokowi yang baru berusia seumur jangung ini.

Selain itu dalam beberapa hal belum adanya penyelesaian segala persoalan baik dalam hal sosial-politik, hokum maupun ekonomi seperti belum adanya kepastian Hukumn (Penundaan Eksekusi Mati Gembong Narkoba), Kisruh antara kedua lembaga (KPK-POLRI), kenaikan harga kebutuhan pokok (Beras) dan juga kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tentunya hal ini adalah tugas Pemerintah dan Juga Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke 7 untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini.

Pada tanggal 28 maret 2015 pemerintahan Jokowi kembali menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sebesar 500 rupiah harga Bahan Bakar Minyak jenis premium dan solar kembali naik, harga premium kini menjadi Rp. 7300 dari 6.800 perliter, sedangkan harga solar naik dari harga Rp. 6400 menjadi Rp. 6900 perliter.

Kenaikan ini merupakan yang kedua kalinya sejak Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan pada Oktober 2014. Kenaikan pertama terjadi pada bulan November 2014, meskipun pada bulan Desember 2014 pemerintah kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Tempo, Rabu, 01 April, 2015, Pukul 07-13 wib).

ANTARA RAKYAT DAN PASAR
Dalam hal ini pemerintah akan terus melakukan kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atas dasar keseimbangan pasar, artinya Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia akan terus mengalami kenaikan selama Harga Pasar Global Minyak Dunia mengalami kenaikan. Pengendalian harga Bahan Bakar Minyak saat ini bukanlah di kendalikan oleh pasar local akan tetapi oleh pasar Global.

Maka mau tidak mau Indonesia sebagai Negara berkembang bukanlah menjadi penyeimbang pasar akan tetapi pengikut harga pasar Global. Meskipun Imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada dasarnya berimbas kepada harga-harga yang ada di pasar local, saat ini sistem perekonomian Indonesia belumlah bisa berdiri tegak, akan tetapi sistem ekonomi Negara Indonesia masih bergantung pada Negara lain.

Lalu siapa yang di rugikan atas kebijakan pemerintah dalam menaikan harga Bahan Bakar Minyak ini, rakyat atau pasar ? jawabannya tentu adalah Rakyat, Karena kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas pada kenaikan harga pasar local terutama harga kebutuhan sehari-hari, karena diakui atau tidak saat ini yang menjadi kebutuhan pokok adalah bahan bakar minyak.

Setiap kebijakan yang tetapkan oleh pemerintahan Jokowi selalu merugikan Rakyat, bagaimana tidak ketika harga Bahan Bakar Minyak naik maka semua harga-harga naik, terutama harga-harga kebutuhan pokok. saat ini rakyat mempertanyakan komitmen Pemerintah Joko Widodo dan juga Komitmen Presiden Jokowi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak kepada siapakah  Jokowi komitmen ? kepada Rakyat atau Komitmen kepada Pasar ?. kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Pada dasarnya menguntungkan Pasar bukanlah menguntungkan Rakyat.

Atas kebijakan Pemerintahan Joko Widodo inilah Rakyat mempertanyakan sekaligus menggantungkan harapan agar meskipun harga Bahan Bakar Minyak naik harga-harga di pasar local tetaplah mengalami kesetabilan dan saat ini Rakyat Indonesia menangih janji kampanye Jokowi dalam hal mewujudkan “Trisakti”.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Proklamator Indonesia (Bung-Karno) yaitu Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi dan Berkepribadian dalam Budaya.

Pemerintahan Jokowi harus mampuh mewujudkan ketiga hal ini, Karena ketiga hal ini merupakan syarat mutlak untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara bermaju, berdaulat adil, makmur dan di Ridhoi Allah swt.

*Mahasiswa Perbandingan Agama UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Direktur Kajian Majlis Reboan Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat.

No Telpn: 083875135431

Categories:

Leave a Reply